Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan keputusan soal payung hukum untuk regulasi publisher rights atau hak cipta jurnalistik kepada Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia bakal mendukung semua keputusan dua lembaga tersebut demi penataan ekosistem industri pers.
Mendengar dari pidato yang disampaikan oleh Ketua PWI Atal S Depari dan Ketua Dewan Pers M Nuh, setidaknya ada beberapa pilihan untuk menciptakan payung hukum bagi publisher rights. Bisa membuat undang-undang anyar, merevisi undang-undang lama atau yang paling cepat adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP.
"Kami serahkan kepada PWI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan, apakah UU baru, apakah revisi UU lama atau memakai PP," kata Jokowi dalam pidatonya pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (9/2/2022).
Jokowi turut mendukung dengan adanya regulasi untuk publisher rights supaya menjadikan industri pers menjadi sehat dan kuat. Hal tersebut dikatakannya membutuhkan adanya penguatan dalam ekosistem industri pers nasional yang sehat.
"Eksosistem industri pers harus terus ditata. Iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan," ucapnya.
"Perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelolanya. Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platofrm global dan lokal," sambunganya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers M Nuh menyampaikan bahwa draf aturan soal publisher rights sudah disampaikan kepada pemerintah. Ia menyambut baik atas adanya sikap dari Jokowi yang mendorong supaya payung hukum bagi hak cipta jurnalistik segera diterbitkan.
"Sudah kami sampaikan sehingga kami juga menyampaikan rasa terima kasih. Dorongan dari Bapak Presiden sungguh sangat mulia untuk segera adanya payung yang bisa memayungi kawan-kawan dunia pers terhindar dari gempuran digital, segara terealisasi,” ujar M Nuh.
TERPOPULER
