Infografis
Mahfud meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh berbagai tayangan terkait situasi di Desa Wadas yang banyak beredar di media sosial.
Menurut Mahfud, tayangan yang menunjukkan perlakuan tidak menyenangkan aparat kepada warga Desa Wadas merupakan bentuk framing atau upaya menggiring opini publik.
“Pemerintah mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan informasi yang dihimpun saat rapat bersama sejumlah pejabat terkait menunjukkan tidak ada kejadian aparat mengangkut paksa warga sebagaimana ditunjukkan dalam tayangan yang diunggah di media sosial.
Mahfud menggelar dua rapat, yang pertama bersama Komnas HAM dan kedua bersama pejabat utama Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng, Pangdam Diponegoro, dan Kabinda Jateng.
“Polri, BIN, dan BAIS punya alat untuk tahu. Itu semua framing, buatan,” kata Mahfud.
Ia menerangkan situasinya ada sejumlah orang yang ribut di lapangan, tetapi ia menolak diamankan oleh polisi dan lari ke rumah warga.
“Ya diangkut dari rumah penduduk, itu bukan dipaksa pergi dari rumahnya, tetapi diangkut karena dia pergi ke rumah penduduk. Bahwa dalam kerumunan seperti itu mungkin saja ada tindakan-tindakan tegas (aparat) tidak bisa dihindarkan,” kata Mahfud.
Namun, ia memastikan tidak ada aksi penembakan saat polisi berusaha memelihara ketertiban di Desa Wadas.
Baca Juga: IPW Desak Komnas HAM Telusuri Dugaan Pelanggaran HAM yang Dilakukan Polisi Terhadap Warga Wadas
“Tidak ada satu pun letusan senjata. Tidak ada satu pun orang jadi korban,” kata Mahfud.
