Suara.com - DPR melalui Komisi I menyepakati usulan pemerintah untuk mereaktivasi pembukaan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Sudan Selatan. Kesepakatan tersebut menindaklanjuti masuknya Surat Presiden atau Supres mengenai hal tersebut pada paripurna sebelumnya.
Persetujuan terhadap usulan pemerintah melakukan reaktivasi hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan ini dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Senin (14/2/2022).
Awalnya, Ketua Komisi I Meutya Hafid yang bertindak sebagai pimpinan rapat mempersilakan Menlu Retno memaparkan soal usulan reaktivasi hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan, setelah itu masing-masing anggota Komisi I DPR mewakili fraksinya dipersilakan menyampaikan pendapat.
Pertama yang memberi pandangan, yakni Anggota Komisi I Fraksi PDIP Junico Siahaan. Melalui dirinya, Fraksi PDIP menyatakan setuju dengan usulan reaktivasi hubungan dipomatik dengan Sudan Selatan.
"Memang sudah aktifnya Sudan Selatan di PBB maupun di Uni Afrika, saya kira tidak ada alasan kita menunda hubungan diplomatik kita dengan Sudan Selatan. Jadi pendapat fraksi PDIP kami setuju dengan reaktifikasi ini," kata Junico.
Kemudian Fraksi Golkar juga menyatakan kesetujuannya terhadap usulan membuka hubungan diplomatik tersebut. Hal itu seperti disampaikan oleh Anggota Komisi I Fraksi Golkar Nurul Arifin.
Sementara itu, Fraksi Gerindra juga bulat menyatakan setuju terhadap adanya usulan reaktivasi hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan. Melalui anggota Komisi I nya yakni Yan P Mandenas berharap agar hubungan hingga dukungan Indonesia terhadap Sudan Selatan terus bisa dilakukan.
Kemudian Anggota Komisi fraksi Demokrat Syarief Hasan menyatakan juga setuju. Apalagi kata Syarief sejumlah negara Asean sudah lebih dulu membuka kesempatan untuk menjalin hubungan diplomatiknya dengan Sudan Selatan.
"Dengan eksistensi 54 negara kemudian beberapa negara ASEAN sudah membuka hubungan diplomatiknya maka hubungan sebagai negara yang paling besar di Asia Tenggara saya pikir sudah tepat kalau kita juga membuka hubungan secara sesegera mungkin," tuturnya.
Selain fraksi-fraksi tersebut, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP hingga Fraksi Nasdem juga menyampaikan setuju atas usulan pemerintah membuka hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan. Hanya Fraksi PKB yang tak terdengar memberikan pendapat lantaran tak ada perwakilannya saat rapat.
"Jadi sudah sepakat ya ibu (Menlu) baik ini kita ketok," kata Meutya selaku pimpinan rapat.
Lebih lanjut, merespon persetujuan tersebut Retno menyampaikan rasa hormatnya. Hanya saja, ia menyampaikan Sudan Selatan belum punya rencana untuk membuka keduataan besarnya di Indonesia.
"Dapat kami sampaikan bahwa pertama mereka adalah negara yang yang baru saja lahir 2011 dan sampai saat ini ada beberapa PR di dalam negeri yang harus mereka lakukan kemudian dengan situasi itu karena kemudahannya dan juga karena dan berbagai situasi yang meliputi Sudan Selatan saat ini memang memang mereka belum banyak membuka kedutaan besar di negara lain," tutur Retno.
Sebelumnya, DPR RI mengaku menerima 6 pucuk Supres dari presiden terkait berbagai macam hal untuk dibahas salah satunya mengenai usulan pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia dengan Sudan Selatan.
Supres tersebut masuk dan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat membuka sidang paripurna ke-14 pada 8 Februari 2022.
TERPOPULER
