Suara.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar akan mengusulkan pelaksanaan pemilu 2024 diundur satu tahun atau dua tahun. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu beralasan "agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang."
Tapi usulan Muhaimin dikritisi oleh Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS, yang menekankan bahwa selama ini pemilu tidak pernah mengganggu pembangunan.
Muhaimin mengatakan usulan itu muncul setelah dia menerima aspirasi dari para pelaku usaha dan analis ekonomi, baru-baru ini.
Para pelaku usaha dan analis ekonomi memperkirakan pada 2022-2023, akan terjadi tren perbaikan ekonomi setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19.
Ketua Umum PKB itu mengatakan momentum perbaikan itu tidak boleh terhenti.
"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," kata dia.
Muhaimin menambahkan selama kunjungan ke daerah, dia mengaku banyak menerima masukan bahwa menyatakan pandemi telah membuat stagnansi ekonomi, sosial, politik hingga pendidikan.
"UMKM mengalami masa sulit tetapi saya bilang tidak hanya ekonomi, sosial pendidikan juga mengalami staganansi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat politis ke depan ini momentum ini tidak boleh diabaikan, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan," katanya.
Menurut Muhaimin penyelenggaraan pemilu selama ini selalu memunculkan stagnasi, yakni pembekuan agresifitas ekonomi, uncertainly economy, dan eksploitasi ancaman konflik.
Pandangan yang berbeda disampaikan Mardani. Salah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS ini menilai pemilu selama ini tidak pernah mengganggu jalannya pembangunan.
Sebaliknya, niat berkuasa lebih lama justru yang berbahaya, terutama bagi demokrasi.
"Pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan. Justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita," kata dia.
Mardani mengatakan semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama.
Itu sebabnya, konstitusi Indonesia dengan tegas membatasi berkuasa hanya berlangsung dua periode dan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Mardani mengatakan PKS akan tetap konsisten mengikuti aturan konstitusi. [rangkuman laporan Suara.com]
