Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan aparat penegak hukum hingga menguatkan operasi teritorial untuk merespon peristiwa yang terjadi di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3) sekitar pukul 03.00 WIT.
Hal tersebut kata Mahfud sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mengoptimalkan institusi-institusi penegak hukum, institusi penjaga keamanan dan pertahanan tentu saja, serta menguatkan pemerintahan teritorial, operasi teritorial. Nah itu kan yang sudah digariskan oleh Presiden," ujar Mahfud di Bakamla, Jakarta, Senin (7/2/2022).
Pernyataan Mahfud merespon terjadi insiden penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap karyawan PT. PTT, kontraktor, serta warga lokal di Site Repeater B3 (CO 53M 756085 9585257) Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3) sekitar pukul 03.00 WIT.
Selain itu, mantan Ketua MK itu menyebut situasi di Papua harus dilihat dalam keadaan yang normal.
Ia pun mencontohkan dalam penanganan permasalahan penyerangan oleh KKB sebanyak 111 senjata yang disita dalam setahun.
Sedangkan, kata Mahfud, di wilayah Indonesia lainnya, perampasan senjata bisa mencapai ribuan.
"Jadi Papua itu harus dilihat dalam keadaan normal. Karena dalam keadaan tidak normal juga tidak produktif, kan. Misalnya mau rampas senjata, itu cuma dapat berapa, 111 dalam setahun misalnya. Sementara di tempat lain yang normal di Maluku, Jakarta, itu sudah ribuan," katanya.
Diketahui terjadi insiden penyerangan oleh KKB terhadap karyawan PT. PTT, kontraktor, serta warga lokal di Site Repeater B3 (CO 53M 756085 9585257) Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3) sekitar pukul 03.00 WIT
Dalam peristiwa tersebut, delapan orang, terdiri dari tiga karyawan PT PTT, empat karyawan kontraktor perusahaan, dan seorang warga yang merupakan pemandu lokal tewas di lokasi kejadian. Sedangkan seorang karyawan PT PTT lainnya selamat.
TERPOPULER
