REGIONAL:
Suara.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menilai bahwa sikap yang ditunjukkan presiden tersebut adalah bentuk frustasi atau ketidakmampuannya dalam mengelola negara.
Slamet mengatakan, terkait persoalan impor tersebut adalah hal yang wajar. Bahkan sejak Jokowi 7 tahun berkuasa, sehingga menurutnya presiden tak perlu lagi gimmick terkejut.
"Salah satu yang dipersoalkan Jokowi adalah alat-alat pertanian yang tidak memiliki teknologi tinggi, namun tetap saja didatangkan melalui impor," kata Slamet dikutip Suara.com dari laman resmi fraksi PKS DPR RI, Senin (28/3/2022).
Slamet menyampaikan, seharusnya Jokowi mempertanyakan ke diri sendiri soal berapa anggaran riset dan pengembangan teknologi yang sudah digelontorkan pemerintah untuk mengahasilkan teknolohi aplikatif.
Ia pun kemudian membeberkan data, sejak 2015 anggaran Kementerian Pertanian terus mengalami penurunan mulai dari Rp 30 triliun hingga tahun 2022 turun menjadi Rp 15 triliun yang hanya sekitar 5 persen anggarannya dialokasikan untuk riset dan pengembangan.
Pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh litbang pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi dianggap kurang. Sehingga Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain.
"Padahal teknologi negara lain serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi, litbang pemerintah ataupun swasta di Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Slamet menilai Jokowi seharusnya tak perlu kaget membuat gimmick. Pasalnya memang banyak produk yang beredar di Indonesia merupakan produk impor.
"Jadi tidak mengherankan banyak produk teknologi pertanian yang beredar di Indonesia adalah produk impor karena memang kebijakan liberalisasi perdagangan ini semakin terbuka lebar akibat kebijakan pemerintah sendiri. Sehingga tidak perlu presiden membuat gimmick seolah-olah kesal dengan impor tapi di sisi yang lain kebijakannya sangat pro terhadap impor baik teknologi maupun komoditas pertanian," tuturnya.
Ancaman Presiden
Diketahui, Jokowi tidak segan memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Pemerintah memang mengalokasikan Rp 400 triliun anggaran belanja untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk 2022. Akan tetapi, Jokowi mengecek baru digunakan senilai Rp 214 triliun saja.
Ia lantas menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang baru menggunakan Rp 2 triliun. Padahal anggaran yang diterimanya itu sekitar Rp 29 triliun.
Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
"Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," kata Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Jokowi begitu emosi ketika melihat pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah itu digunakan untuk membeli barang-barang impor. Padahal barang-barang impor yang dibeli itu juga diproduksi di dalam negeri.
Ia lantas meminta ada peningkatan jumlah barang UKM di daerah untuk segera masuk ke e-katalog. E-katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Aplikasi tersebut menjadi wadah berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Jokowi menargetkan 1 juta produk UKM masuk ke e-katalog pada akhir 2022. Setelah barang UKM masuk ke e-katalog meningkat, Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melaporkan transaksi yang terjadi.
Kalau ada yang masih rendah, Jokowi tidak segan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengancam lakukan perombakan jajaran menteri kalau masih ada yang belum memenuhi target.
"Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah heeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang, uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit."
TERPOPULER
