Infografis
"Itu kalau 48,7 M dibuat pengadaan minyak goreng satu Jawa tenggelam dan licin semua tu #misale," celoteh warganet.
"48,7 M dialokasikan buat minyak goreng terus bagiin buat rakyat sabi kali yang terhormat tuan puan DPR," ujar warganet lain.
Terdapat pula sejumlah warganet yang menanggapi anggaran gorden DPR RI dengan guyonan santai.
"48,7 M daripada buat beli gorden mending buat lamar ayang," kicau warganet.
"Pengen gitu bengong terus tiba-tiba dapet duit 48,7 M," ungkap warganet.
Melansir situs LPSE, proyek penggantian gorden DPR RI itu kini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Proyek diikuti sebanyak 49 peserta tender.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut alasan penggantian gorden lantaran sudah sejak 2015, gorden di rumah dinas anggota DPR belum diganti.
Heboh Pembelian Gorden Rp 48,7 Miliar, Wakil Ketua DPR RI Buka Suara
Merespon kegaduhan yang muncul akibat alokasi anggaran yang fantastis untuk pembelian gorden tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara.
Baca Juga: DPR Beli Gorden Rp 48,7 M, Rakyat Murka: Giliran Buat IKN Suruh Patungan Warga
Ia menjelaskan ihwal anggaran DPR yang menganggarkan pembelian gorden senilai Rp 48,7 miliar. Ia mengatakan usulan itu datang dari Kesetjenan DPR RI.
Adapun usulan itu dikatakan Dasco merupakan usulan lama untuk pembelian gorden di rumah dinas DPR.
"Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Kendati menjadi usulan lama, namun pembelian gorden baru akan direalisasikan pada anggaran tahun ini. Sebab dikatakan Dasco pada anggaran-anggaran sebelumnya tidak mencukupi.
Menurutnya, Sekretaris Jenderal DPR RI mengusulkan pembelian itu atas dasar keluhan dari para anggota DPR itu sendiri.
"Karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin-kemarin itu sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," kata Dasco.
