Infografis
PwC menggunakan data badan pengawas ketenagakerjaan Fair Work Ombudsman dan memperkirakan total pencurian gajimencapai A$1,35 miliar (setara dengan Rp14 triliun) per tahun.
Salah satu pengelola dana pensiun, Industry Super Australia, memperkirakan kesenjangan antara gaji yang seharusnya dibayar dan gaji yang dibayarkan pada 2018/19 berkisar $5 miliar (Rp50 triliun), mencakup seperempat angkatan kerja, atau hampir tiga juta orang.
"
"Akibat dari kekurangan pembayaran gaji, generasi pekerja di masa depan harus menanggung beban tabungan yang 'hilang', melalui tambahan pajak untuk menambah cadangan dana pensiun pemerintah, yang seharusnya ditanggung oleh kontribusi dana pensiun dari pemberi kerja," kata laporan Komite Senat.
"Kantor Pajak Australia disoroti
Dalam penyelidikannya, Komite mendengar bahwa Kantor PajakAustralia (ATO) ternyata mengambil pendekatan "permisif terhadap pencurian dana pensiun pekerja".
"Komite mendapat informasi bahwa ATO menghukum secara tak memadai para majikan yang tidak patuh dan berulang kalimelanggar," katalaporan itu.
"Selanjutnya, ATO tidak berkomunikasi dengan pekerja yang melaporkan pencurian dana pensiun, dan tidak memiliki pengawasan akurat terhadap dana pensiun yang belum dibayarkan, meskipun penerapan sistem pembayaran Single Touch Payrollsecara teoretis memungkinkan hal itu," tambahnya.
Pekerja migran paling berisiko
Laporan Komite juga merekomendasikan perlindungan untuk pekerja migran, pemegang visa sementara yang melaporkan eksploitasi atau pencurian gaji.
Komite menemukan, pembayaran gaji yang tak sesuai ketentuan biasanya marak di industri padat karya, yang tinggi proporsi pekerja tidak terampilnyadan kesepakatan kerjanya tidak memadai.
Baca Juga: Tak Jera, Residivis Pencurian Asal Bandung Nekat Beraksi Lagi di Pasar Giwangan
"Dalam industri seperti ini tingkat keanggotaan serikat buruhnya sangat minim. Mereka cenderung mempekerjakan orang yang memegang visa sementara, atau pekerja migran yang tidak memiliki dokumen," kata laporan itu.
Komite yang terdiri atas lima wakil Partai Buruh, empat wakil Partai Koalisi, satu senator Partai Hijau dan satu senator independen,juga menyoroti berkurangnya kewenangan serikat buruh untuk memasuki tempat kerja dan menyelidiki laporan pencurian gaji.
Wakil-wakil pemerintah dari Partai Koalisi yang ada dalam Komite Senat telah mengajukan laporan yang berbeda, mengomentari setiap rekomendasi dalam laporan resmi Komite.
"Sepanjang masa jabatannya, Pemerintah Australia telah memberlakukan berbagai tindakan untuk mendukung hak-hak pekerja," kata para senator Partai Koalisi.
"Dalam pandangan kami, Laporan Komite tidak mempertimbangkan dampak positif dari langkah-langkah ini dan akibatnya Komite mengeluarkan rekomendasi tanpa didukung oleh bukti yang cukup," katanya.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News untuk ABC Indonesia.
