REGIONAL:
Suara.com - Polri mengklaim akan memberikan sanksi tegas terhadap anggotanya jika terbukti melakukan penyimpangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin. Sanksi tersebut bisa berupa etik, profesi, hingga pidana.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, proses penyelidikan dan penyidikan kasus kerangkeng manusia ini mendapat pengawasan ketat dari Bareskrim Polri. Pengawasan dilakukan agar proses penyelidikan hingga penyidikan berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Dan penyidik tidak akan berani main-main, kalau berani main main saksinya sudah sangat jelas. Bisa disidang kode etik, sidang profesi, maupun bisa dipidana apabila terbukti melakukan pelanggaran pidana," kata Dedi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2022).
Dedi mengklaim Polri akan menindak pihak manapun tanpa melihat latar belakang profesinya apabila terbukti dalam kasus ini. Termasuk terhadap anggotanya.
"Apabila ada bukti-bukti baru dan nofum baru terkait menyangkut keterlibatan seseorang, tidak melihat profesinya, penyidik pasti akan melalukan tindakan. Tapi sesuai dengan fakta hukum yang dimiliki," ujarnya.
Tersangka Tak Ditahan
Dalam perkara ini penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah menetapkan delapan orang tersangka. Tujuh di antara dijerat dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 Tahun Penjara. Mereka yakni Dewa Perangin Angin putra dari Bupati Langkat non-aktif, HS, IS, TS, RG, JS, dan HG.
Sedangkan dua tersangka lainnya selaku penampung dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 tahun penjara. Mereka yakni SP dan TS.
Pada Jumat (25/3) lalu, delapan tersangka telah menjalani pemeriksaan. Tujuh tersangka datang lebih dulu sejak siang. Sedangkan, Dewa Perangin Angin datang diam-diam pada malam hari.
Belakangan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menyampaikan bahwa penyidik memutuskan untuk tidak menahan para tersangka. Alasannya, para pelaku penyiksaan terhadap anak kerangkeng hingga menewaskan korban jiwa, korban cacat, trauma dan stress ini dinilai kooperatif.
"Penyidik mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan," kata Tatan di Polda Sumatera Utara, Sabtu (26/3) lalu.
TERPOPULER
