Infografis
Suara.com - Salah seorang pakar Australia yang banyak mendalami masalah di Indonesia Timur, terutama di Papua dan Maluku, Dr Richard Chauvel, tutup usia di Melbourne, Jumat pekan lalu (01/04).
Dr Richard yang pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia dalam kategori perorangan asing di tahun 2017 tercatat sebagai akademisi di Victoria University serta kemudian di University of Melbourne.
Selain mengajar di Australia, Dr Richard pernah juga menjadi dosen di Universitas Indonesia (UI) di Jakarta antara tahun 1987-1992 yang membantu membangun Pusat Studi Australia di UI.
Semasa hidupnya, Dr Richard fokus meneliti sejarah dan politik Indonesia, hubungan Australia-Indonesia, kebijakan luar negeri Australia, dinamika kehidupan sosial politik di Indonesia Timur, khususnya di Maluku dan Papua.
Karya akademis Dr Richard antara lain adalah buku berjudul "Nationalists, Soldiers and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt", yang terbit di tahun 1990, berisi pemberontakan Republik Maluku Selatan.
Ia juga pernah memiliki dua karya tulis yang diterbitkan oleh proyek East West Center di Washington, Amerika Serikat berjudul "Dinamika dan Manajemen Konflik Internal di Asia".
Menurut peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elisabeth, mereka yang ingin tahu sejarah Papua, pasti minimal pernah membaca salah satu tulisan Dr Richard.
Adriana mengenang sosok Dr Richard sebagai pribadi yang selalu antusias berdiskusi mengenai Indonesia dan Papua.
Manuel Kaisiepo, mantan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong menggambarkan Dr Richard sebagainya "satu-satunya pakar politik asing yang paling banyak melakukan kajian dan publikasi tentang persoalan politik di Papua" sejak otonomi khusus Papua diberlakukan di tahun 2001.
Baca Juga: Senator Otopianus Tebai: Hampir Seluruh Orang Papua Tolak Wacana Pemekaran di Bumi Cenderawasih
Manuel juga merasa Dr Richard memiliki informasi yang sangat lengkap tentang Papua karena kemampuannya menjalin komunikasi dengan semua unsur rakyat Papua, termasuk pemerintah daerah dan pusat.
