REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan untuk para menterinya. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang kabinet di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022).
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jokowi meminta agar menterinya lebih memiliki sense of crisis kepada masyarakat.
Jokowi menjelaskan, para menteri harus mampu memberkan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi di dunia saat ini.
"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," kata Jokowi, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (6/4/2022).
Lebih lanjut, Jokowi kemudian menyinggung soal polemik wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.
Jokowi memberikan pesan kepada menteri agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.
Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan menyingkirkan hal lain seperti hal yang bersifat politik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ungkapnya.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar para menteri berhenti ikut campur soal pemilu.
"Jangan sampai ada yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, DPR RI menggelar rapat kerja sama bersama jajaran menteri.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Ketiganya dicecar DPR terkait deklarasi Jokowi 3 periode pada acara Silatnas Apdesi akhir Maret lalu.
Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian dicecar lantaran deklarasi Jokowi 3 periode yang digaungkan oleh Apdesi.
Sementara itu, Tito memberikan penjelasan mengenai deklarasi tersebut.
"Tidak ada deklarasi, hanya spontanitas ketika Pak Jokowi masuk mobil (pulang)," jelas Tito.
Tito menganggap hal tersebut merupakan sebuah aspirasi. Menurutnya, di negara demokrasi hal tersebut wajar-wajar saja dan dia mengaku tidak bisa melarang Apdesi untuk menyampaikan aspirasi.
"Jadi kalau mereka lakukan kegiatan berbau politik di luar masa kampanye saya tidak mempunyai kewenangan di sana karena tidak di atur di undang-undang, orang boleh sampaikan pendapat," ujarnya.
TERPOPULER
