REGIONAL:
Suara.com - PDI Perjuangan meminta menteri di kabinet fokus dengan urusan masing-masing di bidangnya. Tidak perlu mencanpuri urusan pemilu, terkecuali memang menteri-menteri terkait.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul berujar menteri yang masih kompeten berbicara soal pemilu, misalnya ialah menteri dalam negeri.
Di luar itu, kata dia tidak pantas untuk ikut nimbrung. Apalagi sampai menyinggung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Tapi kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Termasuk juga misalnya Airlangga Hartarto yang diminta tidak ikut-ikut membahas pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekomian. Terkecuali apabila dia berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Sebab diketahui Airlangga sempat menerima aspirasi masyarakat soal wacana presiden tiga periode.
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai menko ya nggak pas," kata Bambang.
Selain Airlangga, ada juga menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.
Ia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.
"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," kata Bambang.
Sebelumnya pria yang karib disapa Bambang Pacul meminta menteri-menteri di kabinet sadar akan posisi mereka yang merupakan pembantu presiden.
Sehingga diharapkan menteri jangan sampai ikut campur menyoal urusan politik, terlebih sampai bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah memberikan perintah untuk para menteri agar menyetop segala pembicaraan mengenai penundaan pemilu.
"Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai pak presiden sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi," kata Bambang.
Sementara itu terkait perintah Jokowi ke kabinet, menurut Bambang hal itu menjadi suatu peringatan.
"Itu kan presiden memperingatkan, ya boleh-boleh saja, namanya presiden. Tugasmu sebagai menteri sudahlah nggak usah bicara itu, boleh dong. Menteri kan teknis. Apa iya pantes (bicara penundaan pemilu)?" kata Bambang.
TERPOPULER