Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan meminta menteri di kabinet fokus dengan urusan masing-masing di bidangnya. Tidak perlu mencanpuri urusan pemilu, terkecuali memang menteri-menteri terkait.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul berujar menteri yang masih kompeten berbicara soal pemilu, misalnya ialah menteri dalam negeri.
Di luar itu, kata dia tidak pantas untuk ikut nimbrung. Apalagi sampai menyinggung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Tapi kalau menteri dalam negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau menteri mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Termasuk juga misalnya Airlangga Hartarto yang diminta tidak ikut-ikut membahas pemilu dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekomian. Terkecuali apabila dia berbicara sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Sebab diketahui Airlangga sempat menerima aspirasi masyarakat soal wacana presiden tiga periode.
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai menko ya nggak pas," kata Bambang.
Selain Airlangga, ada juga menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.
Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
Ia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.
