Apa Itu Gratifikasi? Ini Penjelasan Lengkap dan Perbedaannya dengan Suap

Suara.com - Gratifikasi adalah pemberian uang atau hadiah. Kata gratifikasi banyak dicari oleh publik menyusul aksi Arief Muhammad yang hendak memberikan vespa kepada Gubernur Jawa Barat, RIdwan Kamil. Apa itu gratifikasi?

Sosok public figure Arief Muhammad tengah menjadi pembicaraan warganet usai memberikan motor vespa kepada 100 orang secara cuma-cuma. Arief juga sempat memberikan 4 buah motor untuk pengikut media sosialnya. Para pengikutnya cukup melakukan beberapa syarat yang mudah untuk dilakukan demi mendapatkan sebuah motor vespa.

Namun ada momen yang mencuri perhatian dalam bagi-bagi vespa tersebut. Arief Muhammad ternyata sempat menawarkan 1 motor vespa untuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Hal ini direspon baik oleh Ridwan Kamil melalui sebuah unggahan di akun Instagram-nya dengan memberikan apresiasi kepada Arief Muhammad. Sayangnya, Ridwan Kamil tidak dapat menerima hadiah dari Arief Muhammad dikarenakan masalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi?

Sebaliknya, Ridwan Kamil menawarkan kepada Arief Muhammad untuk menitipkan vespa untuk diberikan kepada salah satu warga Jawa Barat. Arief Muhammad langsung menyetujui Ridwan Kamil yang akan memberikan 1 buah motor vespa untuk salah satu warganya. Lantas apa itu gratifikasi yang ditakutkan oleh Ridwan Kamil jika diberi hadiah vespa oleh Arief Muhammad? Simak ulasannya berikut ini.

Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi adalah istilah yang sering muncul dalam sebuah kasus suap. Pada umumnya gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam bentuk pemberian uang tambahan, rabat (diskon), hadiah, fasilitas penginapan, pengobatan, wisata dan lain sebagainya. Pengertian ini berdasarkan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2021.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh.

Dikutip dari laman Kominfo, gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau yang disebut sebagai “suap terselubung”. Penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi berpotensi besar terjerumus untuk melakukan tindak pidana korupsi. 

Penyelenggara Negara yang Dimaksud dalam Gratifikasi

Adapun penyelenggara negara yang dimaksudkan dalam gratifikasi sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

• Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Pejabat Publik atau pemangku jabatan
• Orang yang mendapatkan gaji atau upah dari keuangan negara
• Orang yang mendapatkan gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara
• Orang yang mendapatkan gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Perbedaan Gratifikasi dengan Suap

Gratifikasi pada dasarnya tidak semuanya dilarang atau ilegal. Sementara itu kasus suap atau korupsi adalah hal yang dilarang atau ilegal. Tidak semua gratifikasi dapat dianggap sebagai suap.

Gratifikasi yang dianggap sebagai suap diberikan oleh penyelenggara negara yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik untuk mempercepat proses pelayanan dan untuk mempengaruhi keputusan.

Gratifikasi yang tidak dianggap sebagai suap diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat yang dianggap tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.