Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri buka-bukaan mengungkap langkah efektif untuk memberantas kasus korupsi di Tanah Air. Langkah ini adalah membangun orkestrasi.
Menurutnya, membangun orkestrasi merupakan langkah efektif dan komprehensif untuk membasmi korupsi. Ia yakin dengan cara tersebut, maka manfaat dan dampak positif akan mulai dilihat masyarakat.
"Kami berharap bahwa orkestrasi pemberantasan korupsi ini semakin lama semakin menunjukkan kematangannya, sehingga manfaat dan efek baiknya dapat dilihat oleh rakyat banyak," ucap Firli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (24/4/2022).
Ia menyampaikan bahwa dalam cara kerja lembaga negara, orkestrasi tersebut harus dipimpin oleh presiden. Pasalnya, presiden adalah pemegang kuasa paling besar dan dipilih oleh rakyat untuk memimpin perubahan besar.
"Dalam hal ini, KPK akan berperan sebagai lembaga yang melakukan pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga kebijakan kabinet presiden akan mempermudah kerja KPK dalam tugas-tugas itu sesuai amanah Pasal 6 UU KPK," ujar Firli.
Firli mencontohkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tugas koordinasi. Ia mengatakan BPK merupakan lembaga penting dalam pemberantasan korupsi.
Hal ini karena BPK memiliki keahlian dan bisa menemukan secara investigatif terjadi penyimpangan, dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara.
"BPK adalah salah satu lembaga yang ternama, tidak saja pada level nasional sebagai auditor tertinggi negara, tetapi bahkan pada level internasional," tutur Fili.
"BPK Indonesia adalah salah satu lembaga pemeriksa keuangan terbaik yang dipercaya memeriksa lembaga-lembaga di bawah PBB," imbuhnya.
Selanjutnya, ia mengatakan terdapat juga lembaga yang bekerja di hulu sebagai pencipta arus sistem. Dalam hal ini, Firli menyebut legislatif dan partai politik penting untuk memperbaiki diri.
Tujuannya agar tidak menghasilkan politisi dan regulasi buruk yang membuka peluang, serta ramah pada praktik-praktik korupsi.
"Dalam kerangka itu, KPK sedang berusaha mengumpulkan para politisi dan partai politik agar betul betul memiliki orientasi yang tajam dalam pemberantasan korupsi karena politisi dan partai politik bukan saja cabang kekuasaan tetapi pohon kekuasaan," katanya.
Sebagai mitra utama KPK dalam pemberantasan korupsi, ia mengungkapkan lembaganya juga sudah sering berkoordinasi dan menandatangani kerja sama dan nota kesepahaman (MoU) dengan Polri dan Kejaksaan, yang sejauh ini sudah berjalan secara baik dan maksimal.
"Setidaknya, jika di masa lalu sering terjadi konflik antara penegak hukum, maka sekarang konflik itu tak ada lagi. Masing-masing menjalankan tugasnya berkoordinasi dan bekerja sama untuk menjadi efektif dalam pemberantasan korupsi," ucapnya.
Selanjutnya, kata dia, pada hilir kekuasaan ada kekuasaan yudikatif. KPK juga mengharapkan agar lembaga yudikatif berbenah dan memperbaiki diri.
TERPOPULER
