Suara.com - Demi mengikuti perkembangan teknologi mutakhir, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencetuskan sebuah gagasan untuk memberikan pelayanan berbasis metaverse.
Gagasan tersebut bertajuk Kovi Otda (Konsultasi Virtual Otonomi Daerah) dan dirilis pada Senin (25/4/2022).
Layanan tersebut menggunakan teknologi realita virtual yakni sebuah ruang 3 dimensi yang dapat dimasuki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui perangkat virtual reality.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Akmal Malik berharap bahwa gagasan tersebut dapat bertemu dengan para pejabat Pemda untuk konsultasi melalui ruang virtual tanpa harus hadir dalam satu lokasi yang sama.
Meskipun diharapkan sebagai inovasi yang bermanfaat, gagasan ini menua pro dan kontra oleh publik, terutama warganet.
Beberapa dari mereka menentang gagasan ini lantaran tidak memiliki urgensi yang kuat.
Warganet menentang gagasan layanan berbasis metaverse
Salah satu warganet menilai bahwa proyek tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Ia menilai bahwa banyak yang membeli perangkat realita virtual namun akhirnya tidak digunakan secara optimal.
"Sesungguhnya proyék Metaverse tidak bermanfaat untuk masyarakat. Berapa banyak yang kebeli Oculus? Yang tidak bermanfaat di kehidupan sehari-hari juga.," tulis akun @ib***.
Ia juga lebih lanjut menilai bahwa masih ada urgensi permasalahan lain seperti terkait perbaikan server situs Kemendagri dan menambah keamanannya.
Baca Juga: 4 Fakta Kovi Otda, Layanan Berbasis Metaverse yang Diluncurkan Kemendagri
"Lebih baik optimalkan website dan servernya, jaga keamanannya. Website lebih menjangkau masyarakat.," lanjutnya.
Unggahan yang dibagikan melalui media sosial Twitter tersebut turut diamini oleh warganet lainnya. Kolom komentar dipenuhi dengan tanggapan setuju terhadap penilaian layanan tersebut yang tidak bermanfaat.
"Website aja hancur"an ini malah sok-sokan metaverse," komentar seorang warganet.
"Revolusi teknologinya bertahap bapak...jangan lAngsung 6.0...ndak mampu dong ngab.," tulis warganet lain.
"wkwkwkkwkwkw buang" duit beneran. ga sesuai sasaran, cuma akal"an biar dananya gak berkurang tahun depan waktu turun," ujar seorang warganet yang turut menentang gagasan tersebut.
Kontributor : Armand Ilham
