Mengapa Banyak Pakar Indonesia Dukung Agresi Rusia ke Ukraina?

Selain didominasi oleh paradigma realis, Indonesia juga kekurangan pakar kajian Rusia dan Eropa Timur.

Saat ini, hanya dua universitas di Indonesia yang menawarkan program studi Rusia. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang sejarah dan politik Rusia serta Eropa Timur, sehingga para pakar di Indonesia pun menjadi rentan terprovokasi oleh kampanye disinformasi Rusia.

Contoh kampanye disinformasi misalnya sebuah artikel yang dimuat di harian Media Indonesia yang menggunakan istilah seperti operasi khusus dan demiliterisasi serta denazifikasi untuk menggambarkan invasi Rusia.

Istilah operasi khusus adalah cara Moskwa menghindari penggunaan istilah perang agar tidak memicu gelombang penolakan dari masyarakat Rusia sendiri.

Sementara itu, istilah demiliterisasi dan denazifikasi digunakan Rusia untuk meyakinkan warganya bahwa Ukraina dikuasai kelompok Neo-Nazi dan karenanya Rusia melakukan invasi demi melucuti persenjataan militer kelompok tersebut.

Padahal, kelompok Neo-Nazi di Ukraina jelas tidak memegang kekuasaan politik dan serangan Rusia justru terbukti membunuh banyak warga sipil yang tidak ada kaitannya dengan kelompok tersebut.

Terlebih lagi, para pakar HI di Indonesia juga sering membanggakan potensi Indonesia menjadi mediator untuk dapat menengahi pihak-pihak yang bertikai dalam perang Rusia-Ukraina.

Nyatanya, menurut sejarah, Indonesia hanya pernah berperan sebagai mediator di cakupan Asia Tenggara.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yang juga berambisi menjadi kekuatan besar di dunia, ternyata cukup sulit bagi Indonesia untuk bisa memahami perspektif dan kekhawatiran negara-negara kecil terhadap negara-negara besar tetangganya.

Berdasarkan sejarah Indonesia sebagai korban penjajahan, pakar di Indonesia seharusnya bisa bersimpati atas penderitaan Ukraina.

Sayangnya, gagasan anti-imperialis Indonesia hanya ditujukan ke Barat. Para pakar tersebut lupa bahwa Ukraina dan negara-negara Eropa Timur lainnya juga merasakan penderitaan berkepanjangan akibat imperialisme Rusia dan Soviet.

Di samping itu, kita juga harus mencatat bahwa Indonesia memiliki sejarah konfrontasi dengan Malaysia terkait serangan agresif ke negara tetangga, serta sejarah buruk dekolonisasi Papua dan Timor Timur. Pengalaman-pengalaman tersebut membuat para pembuat kebijakan dan intelektual publik mudah mengabaikan perspektif negara pascakolonial di Eropa, seperti Ukraina.

Sebuah refleksi bagi intelektual publik

Di saat pemerintah sangat berhati-hati dalam merespons situasi, para pakar dan akademisi seharusnya bisa memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan informasi yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di Ukraina.

Mereka harusnya lebih menonjolkan komentar dan opini yang berfokus pada aspek kemanusiaan di masa perang, seperti mengenai kejamnya pihak militer Rusia kepada warga sipil dan tentang penderitaan pengungsi yang terdampak perang.

Memang, sebagai intelektual, kita sebaiknya berusaha bersikap netral dan objektif, tapi kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengatakan kebenaran tentang krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Ukraina. Kita juga seharusnya bisa mengedepankan moralitas dengan cara, misalnya, berani mengutuk kekejaman dan agresi Rusia ke Ukraina.

Seringkali, mengedepankan objektivitas dalam menganalisis penyebab perang tidak akan membantu menghentikan bencana kemanusiaan yang terjadi. Akan ada waktu untuk itu nanti. Di saat seperti ini, memaksakan diri untuk tetap netral dan diam berarti secara tidak langsung mendukung agresi Rusia dan memperburuk krisis kemanusiaan di Ukraina.

Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.