PDIP Belum Tertarik untuk Koalisi, Kemungkinan Mengusung Kadernya Sendiri

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan kalau partainya belum memikirkan untuk membentuk koalisi.

Alasannya, masih dini serta partainya juga bisa mengusung calon presiden dan wakil presidennya sendiri pada 2024.

Senada Ketua Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad. Ia mengungkapkan kalau pihaknya sudah jauh-jauh hari memprediksi bahwasannya DPP PDIP bakal mengusung kadernya sendiri, yakni Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Keyakinannya tersebut disertai kondisi PDI Perjuangan yang saat ini sudah mengantongi tiket untuk nyapres karena sudah memenuhi syarat batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Sementara partai lain belum ada yang menyamainya sehingga harus memikirkan koalisi sejak dini.

"PDI Perjuangan sudah memenuhi itu, karena minimal syarat 115 kursi, sedangkan sekarang posisi PDI Perjuangan mempunyai 128 kursi di parlemen," kata Mochtar Mohamad dalam keterangan persnya, Jumat (20/5/2022).

Untuk kader sendiri, Mochtar menyebut kalau PDI Perjuangan sudah siap dengan kader terbaiknya yang sudah mempunyai reputasi, rekam jejak yang tak diragukan lagi, yakin Ganjar dan Puan. Ia bahkan meyakini kalau Ganjar dan Puan memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran saja.

"Kenapa bisa? Karena Mas Ganjar dan Mbak Puan menjadi lokomotif membawa PDIP Perjuangan menjadi mayoritas tunggal," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mochtar juga meyakini pada Pemilu Legislatif yang akan datang akan banyak partai yang tidak lolos di parliamentary threshold. Ia memprediksi paling tidak ada tiga hingga enam partai saja yang bakal lolos.

"Ini karena apa? Karena partai lain tidak memiliki kader capres yang kuat," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan menyadari setiap partai akan bersiap diri menghadapi pemilu.

Namun, kata dia, saat ini yang harus dikedepankan yakni kepentingan rakyat.

"PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi di 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Sehingga Hasto mengingatkan agar tidak membawa kontestasi Pemilu 2024 lebih awal yang dapat membuang energi bagi perbaikan bangsa dan negara.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca-pandemi. Ini yang kita dorong," ujarnya.

Hasto menyebut koalisi partai politik yang mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dibentuk dalam kerangka sistem politik yang dibangun secara periodisasi lima tahunan.

Karenanya, kerja sama koalisi dibentuk dengan mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan Jokowi.

Hasto menyebut PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk terus membangun kohesivitas dari kerja sama partai politik sesuai harapan rakyat.

"Agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan. Terlebih masalah pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini ada persoalan global terkait invasi Rusia-Ukraina," papar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan pertemuan antara ketua umum partai seperti pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra merupakan pertemuan silaturahim, bukanlah koalisi.

"Kalau pertemuan antara ketua parpol itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi," ujarnya lagi.

Menurut Hasto, koalisi dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerjasama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan.

Bahkan program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan partai politik dalam menghadapi pemilu khususnya pilpres.

Hasto menyebut pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP bagian dari tradisi demokrasi.

"Sehingga pertemuan-pertemuan antara ketua partai politik seperti yang dilakukan pak Airlangga, pak Zulkifli Hasan, Pak Suharso Monoarfa itu bagian dari tradisi demokrasi kita," katanya.