Suara.com - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di Patung Kuda, Jakarta pada Sabtu (21/5/2022) telah selesai digelar sekitar pukul 17.00 WIB. Meski begitu, Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Negara belum bisa dilalui pengguna jalan.
Pantauan Suara.com, para petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) tampak tengah membersihkan sampah-sampah yang dihasilkan selama aksi unjuk rasa berlangsung. Selain itu, tampak mobil-mobil barikade dari pihak kepolisian juga masih bertengger di jalan tersebut.
Sementara itu, jalan dari arah Istana Negara menuju Patung Kuda sudah bisa dilalui oleh pengguna kendaraan.
Aksi unjuk rasa yang digelar GEBRAK resmi berakhir sekira jam 17.26 WIB. Berakhirnya aksi unjuk rasa ditandai oleh menyanyikan lagu buruh Internasionale dan menyalakan hand flare.
Sang orator terdengar mengomandoi para peserta aksi unjuk rasa. Sebelum menutup, orator sempat menyampaikan 15 tuntutan untuk aksi unjuk rasa kali ini.
Sembari berjalan sang orator meminta para peserta aksi untuk tidak lupa mengambil sampah-sampah yang mengotori area unjuk rasa.
"Tolong sampah-sampahnya untuk dibersihkan," kata orator.
Setelah itu, mobil komando mulai meninggalkan area unjuk rasa diikuti oleh massa yang berjalan kaki.
Sebelumnya, massa GEBRAK melangsungkan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (21/5/2022). Dalam orasinya, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebut kalau penguasa saat ini sangat rakus dan merugikan rakyat.
Dari atas mobil komando, Nining menegaskan kalau kaum buruh tidak akan berdiam diri melihat sikap dari penguasa yang terus menzalimi rakyatnya.
"Karena kita tidak akan pernah berdiam diri karena kekuasaan hari ini adalah kekuasaan yang semakin rakus, kekuasaan yang semakin zalim terhadap rakyatnya," kata Nining.
Nining menjelaskan bahwa itu semua dikarenakan sikap dari penguasa saat ini yang kerap menyakiti rakyatnya. Disaat rakyat hanya menyampaikan kritik terhadap satu regulasi saja, reaksi dari penguasa seolah-olah akan memporakporandakan satu negara.
"Ketika rakyat melakukan penolakan terhadap Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat, apa yang kita hadapi kawan-kawan selain represifitas selain kriminalisasi yang kita hadapi, pemukulan, pemenjaraan terhadap orang-orang yang bersuara mengkritik, terhadap kekuasaan terus dilakukan," ujarnya.
Ia lantas membandingkan dengan para koruptor yang masih bisa berkeliaran bebas meski sudah 'merampok' uang negara.
"Tapi rakyat yang turun ke jalan hanya mengkritik satu regulasi saja bisa ditangkap bisa dipenjara betul enggak kawan-kawan," ucapnya.
TERPOPULER
