Suara.com - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan kalau perwakilan anggota MRP yang menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, beberapa waktu lalu sebagai bentuk tindakan ilegal. Pasalnya, anggota MRP tersebut tidak mengantongi surat perintah dari pimpinan.
Anggota MRP yang dimaksud berjumlah enam orang. Mereka datang ke Istana Bogor pada Jumat (20/5/2022) untuk memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Selain anggota MRP, hadir pula empat anggota MRP Barat, Bupati Jayapura Mathius Awoitau, Wali Kota Sorong Lambert Jitmau, Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo, dan Rektor Universitas Papua Meky Sagrim.
Pertemuan itu membahas terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai daerah otonomi baru (DOB).
Timotius menuturkan kalau kehadiran mereka menjadi tanda tanya bagi masyarakat Papua termasuk MRP. Pasalnya, kehadiran 'oknum' anggota MRP itu dianggap bukan mewakili majelis.
Ia menyebut kalau para oknum anggota MRP itu bahkan tidak mengantongi sejumlah dokumen sebagai bentuk syarat untuk hadir ke undangan Jokowi tersebut.
"Kenapa demikian? Karena kami ada punya mekanisme, anggota di mana melakukan perjalanan tentu saja melakukan surat perjalanan SPPD atau SPT surat perintah dari pimpinan kepada anggota," kata Timotius saat dihubungi Suara.com, Rabu (25/5/2022).
"Keenam anggota oknum MRP tidak memiliki persyaratan dokumen itu, maka kami nayatakan kehadiran mereka adalah ilegal," sambungnya.
Atas dasar itu, otomatis enam anggota MRP tersebut tidak mewakili majelis melainkan atas kepentingan pribadi.
Curiga Ada Permainan
Timotius juga menyampaikan kalau pertemuan MRP dengan Jokowi itu pernah dilakukan di Istana Negara Jakarta pada 25 April 2022.
Pembahasan soal UU Otsus dengan DOB juga dibicarakan pada pertemuan tersebut. Timotius tidak menyangka kalau ternyata masih ada pertemuan 'terselubung' yang diagendakan oleh kelompok tertentu di Istana.
Ia mencurigai kalau undangan pihak Istana untuk MRP itu hanya demi meloloskan DOB yang menurutnya tidak memiliki dasar kajian serta hukum.
"Itu artinya masyarakat Papua dan MRP ketahui ada kelompok tertentu di Istana yang bermain merekayasa semua untuk meloloskan kepentingan mereka yaitu tentang DOB yang yang tanpa mekanisme hukum, tanpa ada kajian ilmiah, tanpa aspirasi-aspirasi masyarakat Papua dan tanpa konsultasi dengan pimpinan lembaga-lembaga di tanah Papua," jelasnya.
Timotius meminta Jokowi untuk bisa klarifikasi terkait pertemuannya dengan MRP di Istana Bogor. Sebab, ia kembali mencurigai orang-orang disekeliling Jokowi memiliki niat negatif terutama untuk kepentingan sendiri di Bumi Cenderawasih.
TERPOPULER
