Laporkan Menteri Tito Kasus Maladministrasi Penunjukan PJ Kepala Daerah, Perludem: Kemendagri Belum Jalankan Amanat MK

Agung Sandy Lesmana, Yosea Arga Pramudita

Jum'at, 03 Juni 2022 | 13:35 WIB
Laporkan Menteri Tito Kasus Maladministrasi Penunjukan PJ Kepala Daerah, Perludem: Kemendagri Belum Jalankan Amanat MK
Mendagri, Tito Karnavian. (Dok: Kemendagri)

Suara.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dilaporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi proses penentuan Penjabat Kepala Daerah. Laporan itu dibuat oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Peneliti Perludem, Kahfi Adlan menilai, Kementerian Dalam Negeri belum melaksanakan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Koalisi, dalam laporannya menilai penunjukan sejumlah Penjabat Kepala Daeral dilakukan secara tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif.

"Sebab MK ingin agar peraturan pelaksana tetap menjamin adanya proses yang transparan, akuntabel, terbuka, dan partisipatif, serta menjamin prinsip-prinsip demokrasi dalam penunjukan PJ Kepala daerah itu sendiri," kata Kahfi di kantor Ombudsman RI, Jumat (3/6/2022).

Koalisi Masyarakat Sipil saat melaporkan Mendagri Tito Karnavian ke Ombudsman RI terkait kasus maladminstrasi penunjukan Penjabat Kepala Daerah. (Suara.com/Arga)
Koalisi Masyarakat Sipil saat melaporkan Mendagri Tito Karnavian ke Ombudsman RI terkait kasus maladminstrasi penunjukan Penjabat Kepala Daerah. (Suara.com/Arga)

Kahfi menilai, hingga hari ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut. Sehingga hal ini bisa menjadi satu hal yang bisa dinyatakan sebagai satu perbuatan yg maladministrasi.

"Sehingga menjadi salah satu dalil kami dalam laporan kali ini," ucap Kahfi.

Pada kesempatan yang sama, Staf Divisi Hukum Kontras, Adelita Kasih menyampaikan, pihak Kemendari melakukan penyimpangan prosedur dan pengambilan kewajiban hukum dalam proses penentuan Penjabat Kepala Daerah. Dalam hal ini, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil.

"Proses ini kami nilai maladministrasi karena adanya penyimpangan prosedur dan pengambilan kewajiban hukum yang dilakukan pihak Menteri Dalam Negeri," ucap Adelita.

Sorotan pertama, mengenai adanya tata kelola yang tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kedua, soal penunjukan perwira TNI/Polri aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Sorotan ketiga adalah potensi konflik kepentingan dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Selain itu, koalisi masyarakat sipil juga menilai, penunjukan Penjabat Daerah melanggar asas profesionalitas.

baca juga

"Sebagai bagian tak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena menduduki dua jabatan sekaligus secara aktif," sambungnya.

Sebelum melapor ke Ombudsman RI, koalisi masyarakat sipil terlebih dahulu mengirim surat keberatan ke pihak Kemendagri pada akhir Mei 2022.Hanya saja, hingga kini hal tersebut tak kunjung di respons.

"Surat keberatannya terkait dengan penentuan Penjabat Kepala Daerah yang tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif. Secara formil memang Ombudsman menghendaki adanya uoaya keberatan dahulu kepada instansi terkait, baru melakukan pelaporan," beber Adelita.

Selain surat keberatan, koalisi juga sudah mengirimkan surat permohonan informasi. Surat tersebut berkaitan dengan proses, assesmen, proses penentuannya penunjukan Penjabat Kepala Darah.

"Kalau surat keberatan per akhir Mei lalu, kalau permohonan informasi masih dalam rentang waktu seminggu," pungkas Adelita.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Penunjukan PJ Kepala Daerah Diduga Maladministrasi, KontraS-ICW Dan Perludem Laporkan Mendagri Ke Ombudsman RI

Penunjukan PJ Kepala Daerah Diduga Maladministrasi, KontraS-ICW Dan Perludem Laporkan Mendagri Ke Ombudsman RI

News | Jum'at, 03 Juni 2022 | 13:15 WIB

Mendagri Tito Minta ASN Sisipkan Gaji ke Taspen Agar Punya Rumah

Mendagri Tito Minta ASN Sisipkan Gaji ke Taspen Agar Punya Rumah

Bisnis | Kamis, 02 Juni 2022 | 18:32 WIB

Sejumlah Kegaduhan Iringi Pelantikan Penjabat Kepala Daerah Bikin Publik Berspekulasi Ada Settingan

Sejumlah Kegaduhan Iringi Pelantikan Penjabat Kepala Daerah Bikin Publik Berspekulasi Ada Settingan

News | Kamis, 02 Juni 2022 | 17:12 WIB

APBD Harus Mencantumkan 40 Persen Pembelian Produk dalam Negeri, Mendagri: Kalau Tidak Ada Itu, Tidak akan Kita Setujui

APBD Harus Mencantumkan 40 Persen Pembelian Produk dalam Negeri, Mendagri: Kalau Tidak Ada Itu, Tidak akan Kita Setujui

Surakarta | Kamis, 02 Juni 2022 | 17:02 WIB

Terkini

Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini

Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 15:00 WIB

Viral Makkah Marathon 2026, Cara Daftar dan Harga Tiket Paling Murah Rp145 Ribu

Viral Makkah Marathon 2026, Cara Daftar dan Harga Tiket Paling Murah Rp145 Ribu

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:59 WIB

7 Kesalahan Memakai Moisturizer yang Bikin Wajah Malah Kusam dan Beruntusan

7 Kesalahan Memakai Moisturizer yang Bikin Wajah Malah Kusam dan Beruntusan

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:55 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan, DPR: Usut Tanpa Intervensi!

Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan, DPR: Usut Tanpa Intervensi!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:52 WIB

DPR Minta Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Tak Dibiarkan Berjuang Sendiri

DPR Minta Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Tak Dibiarkan Berjuang Sendiri

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:51 WIB

Apakah Bikin SKCK Wajib Punya BPJS Kesehatan Aktif? Ini Penjelasan dan Cara Ceknya

Apakah Bikin SKCK Wajib Punya BPJS Kesehatan Aktif? Ini Penjelasan dan Cara Ceknya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:50 WIB

Waspada Ancaman Serangan Siber ke Perbankan, BI Minta Warga RI Tak Panik

Waspada Ancaman Serangan Siber ke Perbankan, BI Minta Warga RI Tak Panik

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 14:49 WIB

Ironi COP31: Krisis Iklim Makin Parah, Biang Kerok Emisi Karbon Ini Justru Terus Genjot Produksi

Ironi COP31: Krisis Iklim Makin Parah, Biang Kerok Emisi Karbon Ini Justru Terus Genjot Produksi

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 14:47 WIB

Tradisi Perawatan Khas Indonesia Unjuk Gigi di Ajang Wellness Internasional Hong Kong

Tradisi Perawatan Khas Indonesia Unjuk Gigi di Ajang Wellness Internasional Hong Kong

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:47 WIB

Buku The Dictionary Story, Ide Unik Merayakan Imajinasi Lewat Kata-Kata

Buku The Dictionary Story, Ide Unik Merayakan Imajinasi Lewat Kata-Kata

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 14:45 WIB

×