Suara.com - Pemerintah Kota Surabaya diminta untuk membuat skema pola perlindungan anak. Hal itu karena kasus kekerasan seksual yang masih marak dan seringkali terjadi di kota tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah pada Senin (27/6/2022) mengungkapkan bahwa skema ini bertujuan supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman di Surabaya.
"Tujuan skema ini agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman di Kota Surabaya. Sehingga, Surabaya tidak hanya menyandang predikat kota layak anak, esensinya tidak demikian," jelasnya.
Beberapa hari lalu, terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang juga disabilitas tuna rungu. Peristiwa itu terjadi di kawasan Tambaksari, Surabaya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.
Khusnul mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa anak di bawah umur lantaran masih kerap terjadi kekerasan seksual yang dialami anak-anak di Surabaya. Padahal, Surabaya diketahui sudah meraih predikat kota ramah anak.
"Kasus anak disabilitas yang mendapat kekerasan seksual itu bukan yang pertama. Pada 2021, ada 104 kasus kekerasan anak di Surabaya. Terjadi karena beberapa penyebab. Namun, yang paling banyak karena faktor ekonomi. Selain itu juga karena pola asuh dan faktor lainnya," lanjutnya
Pihaknya lalu meminta pada Pemkot Surabaya untuk membuat langkah-langkah strategis, seperti membuat skema pola perlindungan anak yang mudah diterapkan supaya kasus serupa tidak terulang.
Selain mendorong Pemkot Surabaya membuat grand design, lanjut dia, pihaknya juga mendorong untuk segera merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak. Apalagi, beberapa waktu lalu DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
"Kami tahu, untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual ini tidak hanya bisa dilakukan pemerintah, tapi juga diperlukan keterlibatan masyarakat. Makanya layanan di RT-RW perlu diperkuat dengan mengaktifkan kembali sistem ronda di kampung," kata Khusnul.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin sebelumnya mengaku pihaknya telah mengajukan pendampingan langsung kepada Kementerian Sosial berupa program pendampingan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).
"Sakti Peksos akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kemensos RI, yang juga diakui keabsahannya oleh Polri, yakni untuk membuatkan pendampingan, baik di tingkat pengadilan maupun kejaksaan," ujar dia.
Meski demikian, katanya, Dinsos Surabaya akan selalu terbuka untuk memberikan bantuan lewat pelatihan keterampilan di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Kalijudan Kota Surabaya.
Menurut dia, sambil menunggu proses pendidikan kejar paket, korban juga bisa ikut belajar keterampilan bersama komunitas disabilitas. "Selain memberikan alat bantu dengar dan psikologis korban, kami sangat terbuka jika korban ingin bergabung untuk mengikuti pelatihan, seperti melukis atau membatik," kata Anna. (ANTARA)
TERPOPULER
