facebook

Kekerasan Seksual Makin Marak, Pemkot Surabaya Didesak Buat Skema Perlindungan Anak

Agatha Vidya Nariswari
Kekerasan Seksual Makin Marak, Pemkot Surabaya Didesak Buat Skema Perlindungan Anak
Ilustrasi kekerasan seksual pada anak di bawah umur. [SuaraJogja.com / Ema Rohimah]

DPRD Surabaya desak Pemkot untuk membuat skema pola perlindungan anak karena kekerasan seksual yang marak terjadi

Suara.com - Pemerintah Kota Surabaya diminta untuk membuat skema pola perlindungan anak. Hal itu karena kasus kekerasan seksual yang masih marak dan seringkali terjadi di kota tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah pada Senin (27/6/2022) mengungkapkan bahwa skema ini bertujuan supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman di Surabaya.

"Tujuan skema ini agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman di Kota Surabaya. Sehingga, Surabaya tidak hanya menyandang predikat kota layak anak, esensinya tidak demikian," jelasnya.

Beberapa hari lalu, terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang juga disabilitas tuna rungu. Peristiwa itu terjadi di kawasan Tambaksari, Surabaya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.

Baca Juga: Aksi Brutal TPNPB-OPM Tembaki Warga Lagi Olahraga di Aula DPRD Deiyai Bikin Satu Orang Tewas

Khusnul mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa anak di bawah umur lantaran masih kerap terjadi kekerasan seksual yang dialami anak-anak di Surabaya. Padahal, Surabaya diketahui sudah meraih predikat kota ramah anak. 

"Kasus anak disabilitas yang mendapat kekerasan seksual itu bukan yang pertama. Pada 2021, ada 104 kasus kekerasan anak di Surabaya. Terjadi karena beberapa penyebab. Namun, yang paling banyak karena faktor ekonomi. Selain itu juga karena pola asuh dan faktor lainnya," lanjutnya

Pihaknya lalu meminta pada Pemkot Surabaya untuk membuat langkah-langkah strategis, seperti membuat skema pola perlindungan anak yang mudah diterapkan supaya kasus serupa tidak terulang.

Selain mendorong Pemkot Surabaya membuat grand design, lanjut dia, pihaknya juga mendorong untuk segera merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak. Apalagi, beberapa waktu lalu DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Kami tahu, untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual ini tidak hanya bisa dilakukan pemerintah, tapi juga diperlukan keterlibatan masyarakat. Makanya layanan di RT-RW perlu diperkuat dengan mengaktifkan kembali sistem ronda di kampung," kata Khusnul.

Baca Juga: Polisi Duga Penembak di Aula DPRD Deiyai Papua Menggunakan Senjata Laras Panjang

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin sebelumnya mengaku pihaknya telah mengajukan pendampingan langsung kepada Kementerian Sosial berupa program pendampingan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

Komentar