Infografis
KOPAJA juga menekankan bahwa hingga saat ini, pemerintah tidak kunjung menerbitkan peraturan pelaksana sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU 10/2016 dan putusan MK.
Itu juga yang menyebabkan proses penunjukan dan/atau pelantikan kepala daerah dilakukan tanpa memperhatikan kerangka Vetting Mechanism ini mengakibatkan tidak berjalannya uji pemeriksaan yang komprehensif terkait rekam jejak dan kompetensi penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk/dilantik.
"Hal ini secara terang dibuktikan dengan ditunjuknya perwira TNI aktif yaitu Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Tindakan pemerintah ini telah melanggar hak konstitusional warga negara secara luas, mencederai prinsip demokrasi, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)," tuturnya.
Selain meminta Jokowi menerbitkan peraturan pelaksana Pasal 201 UU 10/2016, KOPAJA juga meminta Kepala Negara agar menghentikan seluruh proses penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah dan memberhentikan seluruh penjabat kepala daerah yang telah dilantik dan menyesuaikan penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah yang baru dengan peraturan pelaksana yang isinya didasarkan pada prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dan disusun dengan partisipatif, transparan, dan akuntabel.
