Suara.com - Koalisi masyarakat sipil dengan tajam menyoroti soal dilantiknya Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Aceh.
Koalisi ini terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Katahati Institute, Perludem, dan ICW.
Koalisi menilai, dilantiknya Mayjen Achmad Marzuki justru menunjukkan bahwa latar belakang militer masih dijadikan pertimbangan untuk mengisi jabatan sipil. Tentunya, hal itu tidak tepat jika merujuk pada prinsip merit sistem.
"Hal ini merupakan langkah yang tidak tepat sebab tidak berdasarkan pada prinsip merit sistem yang menghendaki penempatan posisi pada jabatan publik yang harus diisi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerjanya," kata Staf Divisi Hukum Kontras, Adelita Kasih dalam siaran persnya, Rabu (6/7/2022).
Achmad Marzuki merupakan prajurit TNI yang pernah menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda pada 2020-2021. Saat ini, dia telah berstatus sebagai purnawirawan prajurit TNI AD, yang kemudian sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.
Adelita menambahkan, dalam prosesnya, nama Achmad Marzuki menjadi satu dari tiga nama calon penjabat yang diusulkan DPR Aceh ke Kemendagri. Di samping itu, Kemendagri juga lebih memilih nama Mayjen Achmad Marzuki, sebagai PJ Gubernur Aceh tanpa memperhatikan aspek politis dan historis yang panjang.
"Hal Ini tentunya melukai hati masyarakat Aceh, mengingat sejarah panjang konflik dan pelanggaran HAM serta sejumlah korban yang belum terpenuhi haknya terutama hak atas pemulihan harusnya menjadi pertimbangan," kata dia.
Adelita mengatakan, wakil rakyat Aceh dan Kemendagri tidak mempertimbangkan aspek historis konflik di Aceh. Dua tahun setengah, kata Adelita bukanlah waktu yang singkat. Namun dalam kepemimpinan transisinya, ada sejumlah pekerjaan rumah dalam upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM termasuk pendekatan humanis.
Koalisi juga menilai, penunjukan Achmad Marzuki berlawanan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Pada bulan lalu, eks Kapolri itu menyatakan bahwa tidak akan menunjuk TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.
Atas fakta tersebut, penunjukan Achmad Marzuki lagi-lagi juga tidak mengindahkan Perintah MK untuk mendasarkan penunjukan pada aturan pelaksana soal penunjukan PJ Kepala Daerah. Terlebih, penunjukan langsung penjabat kepala daerah Aceh ini telah melanggar hak asasi manusia karena tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Karena tidak ada forum terbuka yang dapat diakses oleh publik yang berkepentingan khususnya masyarakat Aceh, untuk dapat terlibat dalam prosesnya," jelas Adelita.
Padahal, lanjut Adelita, Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak konstitusional dalam konstitusi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
"Kami melihat bahwa Kemendagri masih melakukan tindakan tidak patuh administratif dalam hal penunjukan penjabat kepala daerah," ucap dia.
Mengingat masih banyak daerah yang akan membutuhkan penjabat kepala daerah, lanjut Adelita, dikhawatirkan penunjukan yang tidak transparan dan akuntabel, akan menjadi preseden buruk dan terus terjadi berikutnya.
"Oleh karena itu, kami menyatakan sikap agar Kemendagri tidak melantik dan/atau mencabut penunjukan penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh (Gubernur Aceh)," tegas Adelita.
TERPOPULER
