Hindari Motif Politik, MKD Minta Agar Korban Dugaan Pelecehan Anggota DPR Inisial DK Bikin Laporan Resmi

Kamis, 28 Juli 2022 | 09:41 WIB
Hindari Motif Politik, MKD Minta Agar Korban Dugaan Pelecehan Anggota DPR Inisial DK Bikin Laporan Resmi
Ilustrasi gedung DPR dan MPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Adapun, masih dalam keterangan tertulis MKD, kasus dugaan pencabulan menjadi ramai diperbincangkan seiring dengan dirinya yang mengikuti proses pencalonan DK sebagai ketua DPC Partai Demokrat.

Sementara itu diketahui bahwa MKD saat ini belum menerima aduan resmi dari korban atas DK.

MKD mengimbau laporan terhadap DK ke MKD atas dugaan pencabulan nantinya harus dipersiapkan secara serius dan matang termasuk bukti-bukti.

"Jangan hanya bermuatan politis karena tentu hal tersebut akan berdampak," ujarnya.


Sebelumnya MKD DPR RI menindaklanjuti adanya pemberitaan soal dugaan pencabulan yang dilakukan anggota DPR inisial DK. Kekinian MKD berencana memanggil sosok DK.

Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam mengatakan, pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi terkait kasus dugaan pencabulan itu.

"MKD DPR RI akan mengundang anggota DPR tersebut dalam rangka klarifikasi dan permintaan keterangan, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, berbunyi MKD dapat melakukan penyelidikan sebelum maupun pada saat Sidang MKD," ujar Dek Gam, Selasa (26/7/2022).

Menurut dia, hingga kini MKD belum menerima pengaduan langsung terkait dugaan kasus pencabulan. Karena itu, ia berharap korban dapat mengadukan DK secara resmi ke MKD.

"Kami harap kepada korban agar segera melaporkan kepada MKD dan menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan perkara dimaksud berdasarkan Tata Beracara MKD DPR RI," katanya.

Baca Juga: Klarifikasi ke MKD Bantah Lakukan Pelecehan Seksual, Anggota DPR Inisial DK Ngaku Kenal Korban sebagai Staf

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait perkara pengaduan harus memuat identitas pengadu, identitas teradu berisi nama lengkap, nomor anggota, daerah pemilihan dan fraksi serta uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI