Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara pada Kamis, (18/8/2022).
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta sejumlah Menteri lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, situasi global akibat Pandemi Covid-19 yang belum usai ditambah dengan adanya geopolitik Rusia-Ukraina mendorong terjadinya inflasi yang menjadi momok di semua negara. Untuk diketahui, Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94% (year on year).
Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Uni Eropa di 8,9%, Amerika Serikat di 8,5%, bahkan Turki yang mencapai 79%.
Agar inflasi Indonesia terkendali, Jokowi mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama. Presiden Jokowi meyakini, pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3% jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan TPIP. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi,” kata Jokowi.
Selain itu, ia juga mengingatkan, angka inflasi Indonesia yang masih bisa ditahan untuk berada pada 4,94% adalah berkat besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp502 triliun. Presiden akan meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menghitung kemampuan APBN dalam melanjutkan subsidi tersebut.
“Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh Pemerintah yang besarnya itu hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun, angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi,” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi menekankan jajarannya untuk tidak bekerja secara rutinitas karena keadaan saat ini tidak pada kondisi normal. Presiden meminta agar bekerja dengan melihat secara mikro bukan hanya makro.
Baca Juga: Sri Mulyani: Orang Miskin Tak Perlu Bayar Pajak, Yang Kaya Wajib Bayar Pajak!
