Bersama Animal Defenders Indonesia, Gojek Berantas Penjualan Daging Anjing

Senin, 22 Agustus 2022 | 19:29 WIB
Bersama Animal Defenders Indonesia, Gojek Berantas Penjualan Daging Anjing
Bersama Animal Defenders Indonesia, Gojek Berantas Penjualan Daging Anjing. (Dok: Gojek)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Dalam kesempatan yang sama, pakar ilmu kesejahteraan hewan, Drh. R.D. Wiwiek Bagja menuturkan dari sisi medis, konsumsi daging anjing memiliki berbagai risiko kesehatan seperti infeksi parasit/cacing dan/atau bakteri bahkan yang terburuk adalah terinfeksi virus rabies.

“Kepercayaan di masyarakat akan khasiat daging anjing tidak memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengonsumsi daging anjing sepatutnya perlu dihentikan dan bukan didukung untuk diperluas perdagangannya di masyarakat Indonesia mengingat ia bukan merupakan bahan pangan yang legal karena tidak sesuai definisi pangan di UU Pangan No 18 Tahun 2012. Untuk itu, kita patut mengapresiasi setiap upaya kolaboratif untuk pemberantasan konsumsi daging anjing seperti yang telah diinisiasi oleh ADI dan Gojek hari ini, sebagai langkah positif dalam edukasi terkait kesejahteraan hewan nonternak, dan kesehatan masyarakat pada umumnya," terang Drh Wiwiek.

Ia turut menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) no.9874/SE/pk.420/F/092018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran /Perdagangan Daging Anjing telah berupaya untuk meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat.

“Hal yang mengganggu ketenteraman batin masyarakat adalah termasuk juga adanya perilaku kejam dalam memperoleh, cara mengangkut, menyimpan dan mematikan hewan yang melanggar pasal 91B UU No.18/2009 jo UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu: Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dan seterusnya. Masih ada 3 UU dan 3 Peraturan pemerintah yang menjadi dasar SE ini,” tutur Drh. Wiwiek.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI