PDIP di Antara Dua Pilihan: Ganjar Si Raja Survei atau Puan Si Ratu Gerilya

Semua bermula pada tengah tahun 2021. Kala itu, DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo yang dipimpin Wakil Ketua DPC PDIP Albertus Sumbogo, mendeklarasikan kesiapannya mendukung Ganjar maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

Setelah adanya deklarasi itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, melontarkan sindiran.

"Adagium di PDIP itu, yang di luar barisan, bukan banteng. Itu namanya celeng (babi hutan). Jadi apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan, ya celeng," kata Bambang Pacul, Sabtu 9 Oktober 2021.

Mei 2021, Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDIP diundang memberikan pengarahan kepada kader partai di Jateng untuk kepentingan soliditas menjelang Pemilu 2024. Tapi, Ganjar tak diundang karena dianggap sudah kelewatan.

"Tidak diundang! (Ganjar Pranowo) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (bila kamu pintar, jangan sok pintar)," tukas Bambang, Minggu 23 Mei 2021.

Juli 2022, beredar kabar PDIP melarang Ganjar Pranowo ke luar daerah Jateng. Informasinya, larangan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hasto dalam pertemuan dengan Ganjar yang juga dihadiri Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto.

Belakangan, Hasto membantah ada pertemuan tersebut. "Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Pertemuan yang ada hanya di sekolah partai," kata Hasto, Kamis 21 Juli 2022.

Namun, ia mengakui ada perintah partai bagi kader-kadernya yang menjadi kepala daerah untuk fokus pada wilayah masing-masing.

"Kami tidak ingin seorang kepala daerah itu tidak mengakar, dan tidak menjadi pemimpin yang membangun legacy di wilyahnya, serta kemudian lebih asyik bertindak keluar. Kami pernah memberikan kritik bagi kepala daerah PDIP, terlalu sering, berapa di Jakarta kami berikan teguran tertulis," tuturnya.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Kepulauan Tanimbar Akan Dapat Keuntungan Besar Jika Blok Masela dibangun

Hasto menambahkan, "Kami tidak melarang. Tapi soft campaign itu untuk kepentingan partai, bukan pencitraan orang perorang."