Suara.com - Ribuan personel gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi buruh hingga Kaum Miskin Kota menolak kenaikan harga bahan BBM di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022) hari ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut, total personel yang dikerahkan mencapai 3.000 orang.
"Di DPR ini sekitar 3.000 personel," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa (6/9/2022).
Di samping itu, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI. Namun, rekayasa tersebut bersifat situasional.
"Kita liat situasional sekira tidak dibutuhkan ya tidak akan kita tutup. Tapi sekira nanti memang jumlah massanya diperkirakan bisa menutup Jalan Gatot Subroto, ya akan kita tutup khususnya yang dari Semanggi menuju Slipi," jelasnya.
Terkait pelaksanaannya, Komarudin mengimbau kepada seluruh peserta aksi dapat menyampaikan pendapatnya di muka umum secara tertib dan damai. Sehingga, tidak menganggu aktivitas masyarakat lainnya.
"Tentunya agar tertib, saling memghormati aktivitas masyarakat lainnya," pintanya.
Massa Geruduk Gedung DPR RI
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengklaim aksi demonstrasi hari ini diorganisir partainya dan beberapa serikat buruh, petani, nelayan, hingga miskin kota. Mereka ramai-ramai akan menggeruduk Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB.
Baca Juga: Giliran Buruh Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Jokowi: Sampaikan Baik-baik Ya
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).
Tujuannya, meminta pemerintah sekaligus DPR RI membatalkan aturan mengenai kenaikan harga BBM serta membentuk panitia khusus atau pansus. Said menyebut massa aksi yang diperkirakan hadir mencapai 5.000 orang.
"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," katanya.
Tiga tuntutan yang akan disampaikan yakni, tolak kenaikan harga BBM.
Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikan UMK 2023 sebesar 10-13 persen.
