Sayangkan Effendi Simbolon Minta Maaf ke TNI, ISESS: Pernyataan Itu Disampaikan Dalam Forum Resmi DPR

Suara.com - Pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, terkait TNI seperti gerombolan berbuntut panjang. Belakangan, banyak respons dari para prajurit TNI yang mengecam pernyataan Effendi.

Bahkan, respons tersebut direkam dan videonya banyak beredar di media sosial. Terkait hal itu, Effendi yang juga politisi senior PDIP telah meminta maaf dan telah menghubungi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.

Terkait itu, Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kurang sependapat dengan permohonan maaf dari Effendi. Meski pernyataan itu menuai reaksi, tetapi hal itu disampaikan dalam forum resmi DPR RI.

"Di sisi lain, saya juga kurang sependapat dengan langkah permintaan maaf Effendi dan PDIP. Benar bahwa pernyataan yang mengundang reaksi memang kurang bijak. Tapi itu kan terjadi di forum resmi DPR," kata Fahmi kepada Suara.com, Rabu (14/9/2022).

Menurut Fahmi, selama pandangan itu disampaikan dalam forum DPR, harus dimaknai juga sebagai bagian dari hak seorang anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kata dia, jika pernyataan itu kurang tepat, tinggal di klarifikasi saja dalam forum serupa.

"Jika dinilai tidak tepat dan perlu dibantah, ya diklarifikasi saja di forum yang sama atau serupa. Jika ada indikasi bahwa Effendi Simbolon melanggar kode etik, ada MKD yang akan menangani," kata dia.

Di sisi lain, kalau jajaran TNI merespons pernyataan Effendi dengan cara impulsif, artinya sama saja membenarkan tudingan yang ada. Menurut Fahmi, respons kelembagaan mestinya tidak impulsif, melainkan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.

"Apalagi ini masing-masing adalah lembaga negara," papar Fahmi.

Peran Penting Pimpinan TNI

Fahmi berpendapat, peran pimpinan TNI sangat diperlukan guna meredam gejolak buntut dari pernyataan Effendi Simbolon. Menurut dia, reaksi sesaat para prajurit TNI atas pernyataan yang dianggap tidak bijak tentu wajar. Namun jika hal itu terus dibiarkan, akan menjadi buruk.

"Jika itu memang bentuk spontanitas, itu hanya menunjukkan bahwa masih ada prajurit di level bawah yang cenderung impulsif, yang punya masalah pengendalian emosi dan perilaku," sebut Fahmi.

Apabila memang ada perintah untuk merespons pernyataan tersebut, Fahmi punya pendapat lain. Artinya, di level pimpinan juga mempunyai kecenderungan impulsif.

Tentunya, lanjut dia, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Fahmi menilai, perilaku impulsif atau kecenderungan bertindak tanpa berfikir di level manapun, dapat membahayakan.

Untuk itu, Fahmi berpendapat level pimpinan di lingkungan TNI harus mampu menunjukkan kemampuan dan kematangan dalam mengarahkan dan mengendalikan para prajurit. Tujuannya, untuk menghentikan bentuk spontanitas di level bawah.

Jika tidak, itu kemudian justru ibarat membenarkan apa yang dikatakan oleh politisi Effendi Simbolon sebelumnya, mirip gerombolan.

"Saya kira, TNI tidak ingin dan tidak boleh dicap buruk, makanya segera hentikan apapun yang dianggap sebagai spontanitas itu," katanya.

Fahmi menyebut, membiarkan para prajurit bereaksi dan bersikap, sama dengan politisasi. Terlebih, jika memerintahkan atau mengarahkan.

"Hati-hati. Bagaimanapun, hal-hal yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu merupakan bagian dari dinamika dan proses politik di parlemen," ucap Fahmi.