Infografis
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai sejauh ini belum terlihat keseriusan Polri membongkar praktik judi online dengan sandi konsorsium 303 Kaisar Sambo tersebut.
Padahal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap adanya aliran transaksi judi online mencapai Rp155 triliun yang mengalir ke rekening anggota Polri, pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga.
"Tidak sesuai dengan jargon responsibilitas. Belum ada klarifikasi yang berarti terkait bagan konsorsium 303," kata Bambang kepada suara.com, Selasa (20/9/2022).
Polri menurut Bambang, tidak bisa berdalih tengah fokus menangani perkara pembunuhan Brigadir J untuk mengesampingkan isu konsorsium 303 Kaisar Sambo. Apalagi, dalam diagram yang beredar terdapat beberapa perwira menengah hingga perwira tinggi Polri yang diduga terlibat di dalamnya.
"Anggota Polri itu 430.000 orang, apakah semuanya hanya menangani kasus 338-340 (pembunuhan) FS (Ferdy Sambo) dan kawan-kawan saja? Kasus pembunuhannya sudah ditangani Dirtipidum, terkait indikasi TPPU pada konsorsium 303 harusnya juga bisa ditangani direktorat yang lain dari Bareskrim," ujar Bambang.
Bambang berpendapat jika dugaan bisnis gelap judi online dengan sandi konsorsium 303 Kaisar Sambo ini tidak segera diungkap, akan semakin mempersulit mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di bawah pimpinan Listyo. Sekaligus, dia menekankan kembali hal ini juga tidak sejalan dengan jargon responsibilitas Polri.
"Kasus FS dan turunannya ini adalah momentum, tinggal Kapolri mau memanfaatkan momentum ini untuk bersih-bersih Polri, atau membiarkan momentum ini hilang seiring waktu ? Ini akan terlihat pada kecepatan, responsibilitas dan transparansi tindakan dari Polri sendiri," pungkasnya.
