Suara.com - Massa unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak bermain api dalam sekam.
"Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin saya peringatkan janganlah bermain api dalam sekap," teriak orator dari mobil komando.
Hal itu mereka sampaikan atas sejumlah kebijakan Jokowi yang menurut mereka menyengsarakan rakyat. Salah satunya terkait kenaikan harga BBM.
"Mereka rezim hari ini telah bermain api dalam sekam. Mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang mengundang amarah rakyat," teriak orator.
"Miris sekali kita melihat rezim kita hari ini, terus-terusan digerus oleh kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan rakyatnya tetapi hanya menguntungkan oligarki," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan pantauan Suara.com, massa BEM SI Kerakyatan tiba sekitar pukul 15.53 WIB. Pada demo hari ini, massa tidak berkumpul di ruas Jalan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Negara, melainkan berkumpul di dekat kantor Bank Indonesia (BI).
Salah satu orator dari mobil komando mengatakan, mereka tidak akan berunjuk rasa di ruas Jalan Merdeka Barat yang mengaraj ke Istana Negara, karena mereka tak ingin berhadapan dengan kawat berduri yang setiap aksi unjuk rasa dipasang oleh aparat kepolisian.
"Kawat berduri yang dibentangkan oleh pihak kepolisian adalah simbol dari duri yang ada di kepolisian sendiri. Kawat berduri yang dibentangkan oleh kepolisian ternyata adalah simbol dari duri-duri rezim hari-hari ini kawan-kawan," teriak orator.
Selain menyampaikan orasi secara lantang, mereka juga menyampaikan tuntutannya lewat poster yang mereka bawa, di antaranya bertuliskan 'Kasus Munir Tidak Akan Kami Lupakan','Tolak RKUHP Amanat Rakyat Dihiraukan,' dan 'Pasti Naik, Kita Turun.'
Dalam aksi ini massa BEM SI Kerakyatan menuntut pemerintah untuk menuntaskan masalah pelanggaran HAM di masa lalu hingga sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dinilai bermasalah.
"Tuntutan ada banyak isu ada tujuh isu seperti pelanggaran HAM masa lalu, RUU KUHP dan juga RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang stagnan di parlemen, terkait KKN, terkait reforma agraria, terkait BBM juga kita bicara di sana," kata Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Melki dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).
TERPOPULER
