Suara.com - Acara Nusantara Bersatu yang digelar oleh relawan Jokowi di Gelora Bung Karno (GBK) terus menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengkritik acara Nusantara Bersatu yang diadakan oleh sekelompok relawan yang menggunakan nama Presiden Jokowi.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia menyesalkan bahwa acara tersebut tidak tepat dengan momentumnya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan tinggi dan hanya merendahkan kepemimpinan Presiden Jokowi yang baru saja dipuji dunia karena keberhasilan penyelenggaraan KTT G20.
Dalam keterangannya, Deddy mengatakan bahwa kegiatan itu telah menurunkan martabat Presiden Jokowi hanya menjadi pemimpin sukarelawan.
Menurutnya, seharusnya mereka turun ke bawah membantu rakyat jika mengaku sukarelawan sejati. Terlebih, saat ini masyarakat sedang berduka usai gempa Cianjur.
“Kalau mengaku sukarelawan sejati, seharusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, bukan malah menabrak aturan menggunakan Stadion Utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh menpora,” ujar Deddy pada Minggu (27/11/2022).
Ia juga menyesalkan sukarelawan tertentu hanya pintar bermanuver dengan menyalahgunakan kebaikan Jokowi.
“Saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur, banyak orang yang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan, masa para elite sukarelawan haus kekuasaan itu lebih asik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai sukarelawan,” kritik Deddy.
Deddy juga menambahkan seharusnya GBK tidak boleh digunakan untuk perhelatan seperti itu karena ada larangan Menpora.
“Kan, ada larangan dari menpora untuk pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023,” kata anggota DPR RI tersebut.
Ia menilai bahwa Presiden Jokowi telah dijebak para inisiator dari kegiatan ini dan Presiden tidak mungkin bisa mengelak jika sukarelawannya memanggil hingga terpaksa datang.
“Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu, bukan kemauan beliau”, ungkap Deddy.
Oleh karena itu, Politikus PDIP ini lantas akan meminta Menteri BUMN untuk mengevaluasi dua inisiator kegiatan Nusantara Bersatu yang disebutnya tengah menduduki jabatan komisaris di kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu.
“Saya akan mempertanyakan hal ini dalam rapat resmi di Komisi VI DPR RI, tidak boleh dibiarkan,” lanjutnya.
