Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya memang belum mengirimkan surat ke Istana terkait dengan hasil pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di rapat paripurna pada Selasa (6/12).
Sebelumnya, Presiden Jokowi tinggal menunggu DPR berkirim surat untuk kemudian meneken draf KUHP yang sudah disahkan.
"Iya masih belum," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2022) sore.
Dasco menyampaikan alasan DPR belum mengirimkan naskah KUHP tersebut ke pemerintah. Menurutnya, hingga kini DPR masih melakukan pengecekan administrasi sebelum draf resmi dikirim.
"Sepertinya masih dalam proses pengecekan pengecekan administrasi," kata Dasco.
DPR RI telah mengesahkan KUHP meskipun masih banyak pasal yang dianggap berbagai elemen masyarakat bermasalah. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan bahwa naskah KUHP itu bakal diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pengesahan KUHP tersebut dilakukan DPR RI dalam sidang paripurna masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 pada Selasa (6/12/2022).
Nantinya, DPR RI akan mengirimkan naskah tersebut ke Jokowi.
"Ya, sudah disahkan oleh DPR, nanti DPR RI akan mengirim kepada presiden," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Menurut Yasonna, butuh tiga tahun untuk proses sosialisasi KUHP baru ke seluruh daerah. Oleh sebab itu, ia menyebut kalau pihaknya bakal membentuk tim untuk menyiapkannya.
"Ini akan dikirim ke daerah-daerah, termasuk di sini kepada penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan, juga kepada kampus-kampus dan juga banyak komunitas lainnya yang perlu paham karena ini baru dan betul-betul buatan anak bangsa," ujarnya.
Ia tidak keberatan apabila ada pihak yang masih menentang pengesahan KUHP.
Yasonna mengklaim kalau KUHP direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebab, KUHP yang digunakan sebelumnya sudah terlalu kuno untuk digunakan pada saat ini.
"Kita mengikuti perkembangan zaman, bahwa ada perbedaan pendapat silakan saja."
TERPOPULER
