Suara.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan kekompakannya atas tudingan terhadap istana soal mengintervensi Pemilu 2024.
Kali ini giliran Wapres Ma'ruf Amin yang membalas tuduhan tersebut. Menurut mantan Ketua MUI ini, partai yang tidak lolos verifikasi KPU tirak perlu menyalahkan siapa-siapa lantaran memang sudah takdirnya.
"Kalau tidak lolos berarti memang tidak diukung oleh cukup (persyaratan). Jadi tidak perlu menyalahkan siapa-siapa karena sudah garis tangannya begitu," kata Ma'ruf Amin dikutip Suara Joglo di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/12/2022).
"Garis tangan namanya itu," ulang wapres.
Wapres Ma'ruf mengingatkan kalau negara sudah menggelar Pemilu berkali-kali, sehingga aturan mainnya sudah jelas.
"Kita kan sudah melakukan pemilu, pilpres, pileg, ini kan bukan satu kali, sudah beberapa kali, sudah ada aturan mainnya, seharusnya kita ya berjalan di atas aturan," katanya.
Apabila partai politik tidak puas dengan hasil yang ditetapkan KPU selaku penyelenggara pemilu, maka partai tersebut bisa melakukan gugatan melalui lembaga yang ditunjuk.
"Oleh karena itu, menurut saya, itu seharusnya kita berjalan di atas aturan itu dan tidak perlu kemudian, ketika misalnya tersingkirkan, tidak lolos, kemudian dia menuduh ada pihak-pihak. Seharusnya dia melengkapi sesuai dengan aturan," ujarnya.
Sebelum Wapres Ma'ruf Amien, Presiden Jokowi juga sebelumnya sudah membalas tuduhan terhadap istana yang disalahkan ketika ada parpol tak lolos Pemilu.
Jokowi kesal karena dituduh ikut campur dan mengintervensi penentuan partai politik peserta Pemilu 2024. Walau tak menyebut siapa, Jokowi menyindir soal frasa kekuatan besar yang dipakai dalam tuduhan tersebut atau persis seperti yang pernah diungkap oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais.
"Kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi, saya itu gak ngerti apa-apa masalahnya, ini kan urusan KPU," kata Jokowi dalam acara HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu (21/12/2022).
Selain itu Jokowi menegaskan bahwa KPU adalah lembaga independen sehingga tidak mungkin Istana ikut-ikutan mengintervensi. Ia khawatir tuduhan semacam ini bisa melebar ke mana-mana, misalnya ketika nanti ada partai yang gagal membentuk koalisi.
"Nanti yang dituduh Istana lagi, padahal kita itu gak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu, yang enak kambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling mudah dan paling enak, ada lagi nanti," ujar Jokowi.
Tudingan Amien Rais
Amien Rais sebelumnya gencar mengungkap kejanggalan yang mengakibatkan partainya tak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menduga ada campur tangan kekuasaan terkait tak lolosnya Partai Ummat. Amien Raisa bahkan heran karena merasa dianggap sebagai sebuah ancaman yang harus disingkirkan.
"Saya memang merasa mengapa ya dengan saya semakin tua kok ditakuti. Jadi saya dianggap semacam 'kelilip' di mata dan harus dibuang," ujar Amien Rais di Kanal Youtube Karni Ilyas Club.
Amien Rais lalu membeberkan sejumlah kejanggalan terkait Partai Ummat yang tak lolos verifikasi. Ia menyinggung perlakuan tak adil KPU daerah mengenai format verfikasi melalui video mengingat di beberapa daerah hadir langsung untuk verifikasi sangat sulit. Amien menilai verifikasi lewat video tersebut berlaku untuk partai lain tetapi tidak dengan partainya.
"Mengapa yang lainnya boleh kalau Partai Ummat tidak boleh? Ada pesan dari atas, partai lain boleh pakai video, Partai Ummat tidak boleh," beber Amien Rais. Terkait hal ini, Partai Ummat sudah melakukan gugatan ke Bawaslu terkait tidak lolosnya mereka sebagai peserta Pemilu 2024.
Partai Ummat kemudian melakukan mediasi dengan KPU yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ). Hasilnya, Partai Ummat segera dilakukan verifikasi ulang oleh KPU.
TERPOPULER
