Jubir RKUHP Hadir Jadi Saksi untuk Bharada E Secara Prodeo Pro Bono, Apa Artinya?

Suara.com - Albert Aries dihadirkan sebagai saksi ahli untuk meringankan Bharada E dalam sidang perkara pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Diketahui, Albert adalah pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti yang juga berstatus sebagai juru bicara (jubir) RKUHP atau KUHP yang baru. 

Dalam pernyataannya, Albert Aries mengatakan kehadirannya di sidang PN Jakarta Selatan pada Rabu (28/12/2022) kemarin sebagai saksi untuk meringankan vonis Bharada E adalah secara prodeo bro bono alias gratis. Apa arti prodeo pro bono sebenarnya? Simak penjelasan berikut ini.

Apa Itu Prodeo Pro Bono?

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prodeo adalah cuma-cuma atau gratis. Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, prodeo merupakan proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma yang dibiayai negara lewat anggaran Mahkamah Agung RI.

Orang yang berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu atau miskin secara ekonomi berdasarkan persyaratan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Satu permohonan perkara secara prodeo hanya dapat berlaku di satu tingkat peradilan. 

Prodeo tidak berlaku saat ada pengajuan upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). Jika terjadi pengajuan upaya hukum banding, kasasi atau PK maka harus diajukan permohonan baru berperkara secara prodeo di tingkat banding atau kasasi.

Sementara itu, pro bono adalah suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa adanya pungutan biaya. Dapat diartikan secara singkat bahwa pro bono merupakan pemberian layanan atau bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma untuk orang tak mampu.

Walau sekilas terkesan mirip, tapi prodeo dan pro bono merupakan hal yang berbeda. Prodeo diberikan oleh negara dalam bentuk pembebasan biaya berperkara di pengadilan.

Sedangkan pro bono adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat pada seseorang yang sedang tersandung hukum tapi tidak mampu membayar pengacara sendiri.

Pengacara atau advokat  pihak yang wajib memberikan layanan pro bono menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Namun, meski diberikan secara gratis, advokat wajib memberikan perhatian yang sama seperti ketika ia mengurus perkara berbayar, sesuai aturan dalam Pasal 4 huruf (f) Kode Etik Profesi Advokat.

Kontributor : Trias Rohmadoni