Ngegas! Politisi Demokrat Tolak Sistem Pemilu Tertutup di Depan PDIP: Kami Nggak Mau Beli Kucing Dalam Karung Lagi

Suara.com - Demokrat merupakan salah satu di antara delapan partai politik yang menolak adanya wacana Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup.

Di depan PDI Perjuangan, salah satu kader Demokrat, Andi Mallarangeng, bahkan secara tegas mengungkapkan jika partainya menolak adanya wacana yang awalnya digaungkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

Andi Mallarangeng mengungkapkan jika penggunaan sistem proporsional tertutup justru menunjukkan adanya kemunduran dalam Pemilu.

"Boleh dong Partai Demokrat untuk menjelaskan posisi politiknya kepada rakyat bahwa kami tidak setuju proporsional kembali mundur ke proporsional tertutup," kata Andi seperti dikutip Suara.com melalui tayangan tvOneNews pada Senin (9/1/2023).

Ia mengujarkan jika mendukung adanya sistem proporsional tertutup sama saja seperti membeli kucing dalam karung.

"Kita tidak mau membeli kucing dalam karung lagi," sambungnya.

Pada kesempatan ini, politisi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, juga memberikan pernyataan soal sikap partainya terkait sistem proporsional tertutup.

Secara gamblang, Ahmad Basarah mengungkapkan jika PDI Perjuangan siap menerima apapun sistem yang akan digunakan dalam Pemilu mendatang.

"PDI Perjuangan siap dengan segala sistem Pemilu, terbuka maupun tertutup," ujar Basarah.

Ia bahkan membeberkan jika di dua Pemilu terdahulu, PDI Perjuangan diuntungkan dengan adanya sistem proporsional terbuka.

"Bahkan kalau mau jujur Bung Andi dengan sistem terbuka di 2014 dan 2019 kemarin PDI Perjuangan diuntungkan karena kita menang Pileg," terang Basarah.

Ahmad Basarah juga mengungkapkan jika PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya terkait sistem Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini pun menghormati keputusan dari partai politik lain yang menolak adanya wacana sistem proporsional tertutup.

"Sekali lagi saya tegaskan, posisi politik dan posisi hukum PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Mahkamah Konstitusi," kata Basarah.

"Kami menghormati pandangan politik dan pandangan hukum ketua umum partai politik yang berkumpul, itu lumrah dalam berdemokrasi," pungkasnya.