Infografis
Regulasi berikutnya yang menjadi ancaman bagi kebebasan pers adalah Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi. Dalam catatan AJI Indonesia, ada sejumlah pasal yang menjadi ancaman bagi jurnalis, yakni Pasal 4 ayat 2d, Pasal 64 ayat 4, Pasal 65 ayat 2, dan Pasal 67 ayat 2.
"Ketika seorang jurnalis mengungkap sebuah kasus investigasi misalnya, itu orang bisa pakai pasal data pribadi ini. Ini mengekang supaya kerja liputan tidak boleh," jelas Erick.
Berikutnya adalah Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Menurut Erick, hal itu bisa menjadi ancaman kebebasan pers.
"Karena ada pasal karet di Permenkominfo ini salah satunya tidak boleh menyiarkan informasi yg mengganggu ketertiban umum atau informasi rahasia di pemerintah atau pejabat negara," ucap dia.
Kemudian adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. AJI Indonesia dalam hal ini masih menemukan sebanyak 17 pasal yang dapat mempidanakan jurnalis. Terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan Perppu nomor 2 tahun 2022 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Rezim sekarant menunjukkan rezim yang otoriter dengan menerbitkan Perppu yang tentu masih banyak catatan terkait kesejahteraan pekerja bahkan jurnalis," beber Erick.
