REGIONAL:
Suara.com - Aksi unjuk rasa ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai panas. Massa aksi bahkan sampai menjebol salah satu bagian pagar kantor Gubernur DKI ini.
Pantauan Suara.com, massa aksi menuntut agar jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo agar menemui massa aksi. Mereka menuntut agar rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) segera dibatalkan.
"Tolak ERP, tolong batalkan ERP tanpa diskusi lagi. Mana Syafrin sini temui kami," ujar salah satu orator dari mobil komando, Rabu (8/2/2023).
Massa aksi pun mengaku bakal menjamin keselamatan Syafrin jika nantinya menemui massa aksi. Mereka juga menyiapkan barisan untuk menjaga Syafrin ketika datang.
"Yang di depan bikin barisan, gandengan tangan semua. Kami bisa jamin keselamatannya kan kalau nantinya Syafrin datang? Ojol jangan anarkis, jangan terpancing provokasi," kata orator itu.
Namun, Syafrin dan jajaran Pemprov DKI lainnya tak juga datang menemui massa aksi. Orator akhirnya meminta ojol untuk menggoyang-goyangkan pagar pintu masuk Balai Kota.
"Semua yang bawa bendera ke depan. Merapat semua, siap maju satu langkah? Goyangkan, goyangkan pagarnya," perintah orator itu.
Terlihat petugas kepolisian, petugas Satpol PP dan aparat keamanan lainnya langsung mencoba menenangkan massa aksi. Petugas ikut memegangi pagar agar tak jebol.
Namun, di satu sisi pagar lainnya terlihat tak terjaga. Beberapa ojol pun tetap menggoyang-goyangkan sampai akhirnya pagarnya jebol.
"Sudah, tenang semua, tenang. Stop semua," kata orator menenangkan masa aksi.
Begitu massa tenang, aksi kembali dilanjutkan dengan orasi secara bergantian.
Informasi unjuk rasa ini sudah tersebar satu hari yang lalu melalui akun instagram @updateinfojakarta. Melalui video yang diunggah, Predator menyatakan akan melakukan aksi
"Kami dari Predator akan turun dengan kekuatan penuh pada hari Rabu 8 Februari 2023. Di depan balai kota kantor Plt (Pj) Gubernur DKI Jakarta," demikian kata salah satu orang dalam video.
Selain minta pembatalan rencana ERP untuk seluruh lapisan masyarakat, Predator meminta Heru Budi memecat Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo.
"Predator akan terus berjuang sampai ERP ini dibatalkan untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya ojol semata. Ojol Indonesia tidak egois," ucapnya.
Menurut Predator, ERP hanya merugikan semua pengguna jalan dari setiap lapisan masyarakat lantaran harus membayar hanya demi melintasi jalan. Ia pun meminta semua kalangan agar ikut bergabung bersama mengikuti aksi ini.
"Kami predator mengajak semua komunitas-komunitas ojol, organisasi ojol, wadah-wadah ojol maupun ojol single fighter untuk turut serta dalam aksi ini. Ini untuk kepentingan bersama mari kita ikut aksi ini," pungkasnya.\
Soal Jalan Berbayar
Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan memperkirakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) tak bisa dilakukan tahun ini. Hal ini dikarenakan pembahasan regulasi untuk program tersebut bakal makan waktu lama.
Berdasarkan perkiraan Pantas, artinya target Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang ingin menerapkan aturan tersebut tahun 2023 ini tak jadi terwujud.
Pantas mengatakan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang mengatur ERP masih perlu dibahas secara komprehensif. Apalagi sudah banyak pihak yang menentang penerapan ERP.
"Bisa saja aspirasi ojol akhirnya bisa jadi memaksa kita untuk lebih memperdalam lagi pembahasan terhadap konten-konten daripada materi raperda ini. Penyelesaiannya bisa lebih lama, bisa bergeser juga waktunya," ujar Pantas kepada wartawan, Selasa (7/2/2023).
Tahapannya bakal lebih panjang lagi karena DPRD masih harus menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ) yang menjadi regulasi dasar mengenai sistem transportasi Jakarta.
Untuk membahas Rencana Induk Transportasi (RIT) DPRD DKI disebutnya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus). Nantinya Pansus bakal mendalami permasalahan sistem transportasi di Ibu Kota untuk selanjutnya memberikan rekomendasi muatan regulasi kepada Bapemperda DPRD DKI terhadap penyelesaian Raperda RITJ.
"Raperda RITJ itu dulu yang kita pansuskan, diselesaikan oleh pansus. Baru, nanti kita coba melihatnya secara terintegrasi untuk memantapkan sistem transportasi yang terpadu. Jadi, penyelesaiannya Raperda RITJ dulu, baru Raperda PL2SE," pungkasnya.
TERPOPULER