Kembali Lawan KPU dalam Sidang Bawaslu, Prima akan Hadirkan Dua Saksi dan Barang Bukti

Berbeda dengan sebelumnya, Partai Prima menggugat KPU dari jalur hukum perdata karena merasa dirugikan KPU dalam proses verifikasi partai. Gugatan tersebut dikabulkan sepenuhnya oleh PN Jakarta Pusat.

KPU dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, harus membayar ganti rugi Rp 500 juta, dan berdampak pada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.