Suara.com - Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil, berencana menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (6/4/2023).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang mengklaim, dalam aksi kali ini bakal ada ribuan massa yang mendatangi Gedung DPR RI.
"Massa masih ribuan. Masih tahap konfirmasi yang jelas masih seribuan ke atas lah," kata Melki saat dikonfirmasi, Kamis (6/4/2023).
Berdasarkan undangan aksi yang berdar dari group WhatsApp, aksi demonstrasi ini bakal digelar pukul 13.00 WIB. Namun, dari pantauan Suara.com, hingga pukul 14.30 WIB belum ada satu pun masaa di depan Gedung DPR RI.
Sementara itu, pihak kepolisian telah membuat barikade barier beton berduri dii depan pintu gerbang DPR RI.
Barrier tersebut melintang menutup akses depan gedung parlemen tersebut. Sementara, pagar di depan Gedung DPR saat ini dibuat lebih rapat, dari sebelumnya. Selain itu, ada besi meruncing disela pagar depan Gedung DPR RI.
Sebelumnya, 2.100 personel polisi disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus di depan Gedung DPR pada Kamis (6/4/2023).
Rencananya mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus ini, bakal melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Sementara ada 2.100 personil kita siapkan khusus di DPR aja,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, Kamis (6/4/2023).
Baca Juga: Aliansi Mahasiswa akan Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Polisi Disiagakan
Komarudin juga menyebut hingga sejauh ini, pihaknya belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, atau depan Gedung DPR RI. Pengalihan arus bakal dilakukan secara kondisional.
Komarudin juga mengatakan, jika aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI hanya berjumlah sekitar 1.000 orang, semestinya tidak sampai menutup ruas jalan. Namun hal itu bagaimana koordinator aksi di lapangan mengatur massa.
"Sementara normal ya, kita lihat situasional, sementara normal saja, kalau untuk dihalaman DPR RI sendiri untuk jumlah massa sekitar sampe dengan 1.000 orang itu nggak perlu ada pengalihan sebnarnya, ini juga bagaimana para korlap bisa mengatur sehingga bisa berbagi tempat."
