PSI: Perbaikan Kualitas Udara Jakarta Perlu Kebijakan Lintas Sektor, Jangan Seperti Anies yang Kampanye Lewat Formula E

"Kontributor utama atas buruknya kualitas di DKI Jakarta memang polusi akibat kendaraan bermotor."

Dwi Bowo RaharjoFakhri Fuadi Muflih
Kamis, 08 Juni 2023 | 15:17 WIB
PSI: Perbaikan Kualitas Udara Jakarta Perlu Kebijakan Lintas Sektor, Jangan Seperti Anies yang Kampanye Lewat Formula E
Deretan permukiman penduduk dengan latar belakang gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara di Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Suara.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Justin Adrian Untayana mengatakan perbaikan kualitas udara bukanlah perkara yang mudah.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono disebutnya perlu membuat kebijakan lintas sektor.

Justin pun meminta Heru tak seperti eks Gubernur DKI Anies Baswedan yang memilih menggelar Formula E untuk kampanye mobil listrik. Ia menilai hal ini sebagai kebijakan dari pemikiran sederhana.

"Penyelesaiannya tak mudah, perlu integrasi di banyak lini. Butuh sosok Gubernur yang tegas, visioner, dengan agenda kerja yang progresif, dibanding yang berpikiran sederhana dengan mempromosikan kendaraan listrik dengan Formula E sebagai upayanya mengurangi polusi," ujar Justin kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).

Baca Juga:SMRC Ungkap Penyebab Elektabilitas Anies yang Terus Merosot: Ideologinya Tak Sama dengan Pemilih

Salah satu fokus Heru, kata Justin, harus mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Banyaknya polusi yang dihasilkan menjadi faktor utama buruknya kualitas udara di Jakarta.

"Kontributor utama atas buruknya kualitas di DKI Jakarta memang polusi akibat kendaraan bermotor. Data korlantas pada 2022 ada sekitar 26 juta kendaraan di DKI Jakarta. Sejauh ini belum pernah ada upaya tegas dalam mengendalikan populasi kendaraan bermotor ini," ucap Justin.

Ia pun menyampaikan sejumlah kebijakan bisa diterapkan untuk menekan jumlah kendaraan bermotor. Misalnya, anjuran bekerja dari rumah atau work from home (wfh), mobil wajib punya garasi, pengetatan uji emisi, menaikkan tarif parkir, penindakan parkil liar, hingga meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan angkutan umum.

Ia juga menyarankan penyediaan layanan angkutan umum di dekat kompleks hunian seperti rusun dan permukiman padat.

"Hunian yang terkonsentrasi atau umah susun akan memudahkan Pemprov untuk mengintegrasikan antara hunian penduduk dengan sistem transportasi massal," ucap Justin.

Baca Juga:Terkait Surat Terbuka Denny Indrayana Minta Presiden Jokowi Dilengserkan, PKN: Hanya Plintat-plintut untuk Bikin Keruh

"Selama hunian penduduk terus menerus tidak terzonasi dengan baik, maka sulit untuk mengintegrasikan dengan jaringan transportasi umum, dan mendorong warga untuk membeli kendaraan bermotor," kata Justin menambahkan.

Kualitas Udara Buruk

Sebelumnya, kualitas udara Jakarta yang buruk belakangan ini kembali menjadi sorotan. Netizen bahkan menyebut polusi udara membuat Ibu Kota terlihat berkabut, khususnya saat pagi hari.

Lembaga data kualitas udara IQ Air pada Selasa (6/6) kemarin bahkan sempat menempatkan Jakarta dengan kualitas udara terburuk di dunia. Indeks kualitas udara di Jakarta sempat berada di angka 157 dengan polutan utamanya yakni PM 2,5 dan nilai konsentrasi 67 µg/m³.

Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 13,6 kali lipat lebih tinggi dari nilai panduan kualitas udara tahunan organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO).

Diketahui, saat menjabat Anies telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Sejumlah lini di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta membuat kebijakan agar bisa memperbaiki kualitas udara.

Mulai dari rencana melarang kendaraan usia 10 tahun ke atas beroperasi, penerapan aturan ganjil-genap, pelebaran trotoar, penghijauan, pemberian sanksi bagi perusahaan yang mencemar udara, hingga pemasangan solar panel di gedung pemerintah.

REKOMENDASI

BERITA TERKAIT

NEWS

TERKINI