Suara.com - Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebut-sebut merupakan target paling seksi untuk menjaring dukungan menjelang Pemilu 2024.
Tak heran, jika banyak caleg di daerah yang mencoba mengkapitalisasi PMI untuk mendulang suara saat pemilihan.
“Kita tidak mau lah ya para PMI dan keluarganya dikapitalisasi oleh para caleg oleh para caleg kepala daerah,” kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdany saat di kawasan Slipi Jakarta Barat, Senin (12/6/2023).
Selama ini, Benny melihat para caleg atau kepala daerah selalu menjanjikan hal yang manis kepada para PMI.
Namun setelah mereka menjabat tidak ada satu pun yang perdupi dengan nasib PMI jika mendapatkan permasalahan.
"Ukurannya adalah sejauh mana DPR pernah melahirkan Perda tentang perlindungan PMI. Sejauh mana politik anggaran masuk APBD daerah, itu gak ada. Kita gak ingin dikadalin lagi lah oleh kepala daerah dan anggota legislatif," ucapnya.
Benny berharap, para caleg atau calon kepala daerah memiliki anggaran pelatihan bagi para PMI yang agar lebih berkompeten.
"Anggaran untuk mereka pelatihan agar mereka kompeten itu kan tanggung jawab daerah, kemudian juga bagaimana perlindungan kepada PMI," katanya.
"Karena perlindungan kepada PMI itu kan tidak masalah hukum, ada ekonomi ada sosial, bagaimana menjamin hak mereka tidak putus sekolah, bagaimana masalah lingkungan sosial mereka. Ada program rehabilitasi sosial integrasi sosial itu kan tanggung jawab mereka," katanya.
TERPOPULER
