Infografis
Suara.com - Pembongkaran bangunan bersejarah Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh menyita perhatian publik terutama warga Aceh. Hal ini pun memunculkan pro dan kontra dari dirobohkannya bangunan yang menjadi saksi bisu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh.
Bangunan itu tempat terjadi penyiksaan dan pembantaian besar-besaran di Kabupaten Pidie sebelum era reformasi dimulai, tepatnya tahun 1989 hingga 1998.
Kejadian kelam tersebut hingga kini tak bisa dilupakan begitu saja. Lokasi Rumoh Geudong tersebut yang menjadi "pusat" pembantaian dan penyiksaan masa kelam tersebut.
Kini, peristiwa tersebut sudah masuk dalam catatan pemerintah Indonesia sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat sepanjang sejarah Indonesia pasca kemerdekaan.
Trauma mendalam juga dialami oleh para keluarga korban pembantaian. Gerakan operasi militer yang sempat memecah belah warga sekitar pun kini akan kembali dicegah agar tak ada lagi sejarah kelam yang ditorehkan.
Hal ini pun juga menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera dipulihkan. Salah satu komitmen Jokowi sebelum akhirnya lengser dari jabatannya adalah melakukan "kick off" pemulihan hak korban kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di seluruh Indonesia, salah satunya Aceh.
Dibongkarnya Rumoh Geudong itu sendiri juga menjadi agenda dalam kick off ini. Namun, pro dan kontra pun muncul karena pembongkaran rumah bersejarah ini.
Bagi sebagian warga Aceh, mereka menyayangkan kegiatan pemerintah ini dengan membongkar rumah yang menyimpan sejuta luka tersebut. Hal ini karena mereka menganggap Rumoh Geudong ini menjadi pengingat bagi mereka agar mereka tidak kembali ke masa penyiksaan tersebut.
Tak hanya itu, nilai historis bangunan ini juga menjadi kenang-kenangan bagi mereka yang mengalami trauma mendalam atas kejadian tersebut. Banyak warga Aceh yang menentang hal ini, meskipun pada akhirnya bangunan ini juga disisakan bagian tangganya yang akan diresmikan sebagai Monumen Rumoh Geudong.
Baca Juga: Sejarah Tragedi Rumoh Geudong, Saksi Bisu Kasus Pelanggaran HAM Berat
Pro dan kontra ini pun direspons oleh pihak pemerintah Aceh.
