Infografis
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti soal tindakan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang suka mencegat pengendara di tengah jalan. Ia menyebut hal ini kerap menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta.
Ia pun memberi peringatan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat acara Focus Group Discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan lalu lintas yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
"Saya minta juga Pak Syafrin, anggotanya di lapangan juga jangan celelekan di lapangan, sok cegat-cegat mobil orang. Akhirnya apa yang terjadi? macet lagi," ujar Prasetyo, Kamis (6/7/2023).
Lebih lanjut, Prasetyo juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertegas aturan wajib memiliki garasi bagi pemilik kendaraan roda empat atau mobil. Sebab, kendaraan yang terparkir sembarangan kerap menjadi penyebab kemacetan di kawasan permukiman.
![Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. [Suara.com/Fakhri Fuadi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/02/13/83920-kadishub-dki-jakarta-syafrin-liputo.jpg)
Ia mengaku terinspirasi dari negara Jepang yang tegas dalam penerapan aturan ini.
"Saya kunjungan kerja ke Jepang, itu salah satu contoh adalah satu rumah punya garasi satu, ya mobilnya satu," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo meminta Pemprov DKI, bersama kepolisian menegakkan aturan tersebut tanpa pandang bulu. Ia menganggap regulasi ini merupakan salah satu solusi mengatasi kemacetan di Jakarta.
"Jakarta sebetulnya kalau macet masih bisa dihalangi dengan aturan-aturan yang sudah ada di perda-perda kita," ucapnya.
"Ini solusinya. Saya minta aturan-aturan itu dipakai," tambahnya menjelaskan.
Sementara, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut masalah macet di Jakarta tak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saja. Ia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) kota atau kabupaten penyangga juga ikut mencari solusinya.
Sebab, kemacetan di Jakarta disebabkan oleh warga daerah penyangga yang bekerja di Jakarta. Penggunaan kendaraan pribadi yang masif hingga memenuhi jalan di satu waktu mengakibatkan kemacetan.
"Pemda DKI berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap. tidak bisa solusi itu selesai besok pagi, lalu lintas tidak macet, tidak bisa. Tetapi Bekasi, Depok, Tangerang, mari kita sama-sama bisa menyelesaikan. Minimal mengurangi," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2023).
Untuk itu, Pemprov DKI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Diskusi ini diikuti berbagai pihak, mulai dari Dinas Perhubungan (Dishub), Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Bank Indonesia, perwakilan pengusaha, hingga pengamat kebijakan publik.
Dalam kesempatan itu, Heru menyebut pihaknya sudah memiliki kebijakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dari daerah penyangga menuju Jakarta dan sebaliknya. Salah satu kebijakan terbaru adalah penyediaan layanan Transjakarta dengan rute Terminal Kalideres di Jakarta Barat ke Bandara Soekarno Hatta di Tangerang.
Terdapat juga layanan transportasi di titik perbatasan Jakarta dengan Bekasi yang memiliki tingkat keramaian tinggi.
