REGIONAL:
Suara.com - Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU) Kesehatan telah disahkan pada Selasa (11/7/2023). Di dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut, ‘mandatory spending’ atau besaran anggaran kesehatan sebanyak 10% pun dihilangkan.
Atas keputusan tersebut, beberapa pihak setuju dan ada pula yang tidak. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menegaskan, seharusnya tidak fokus pada mandatory spending, melainkan fokus ke hasilnya.
“Fokusnya jangan ke spending (menghabiskan anggaran), fokusnya harus ke program, ke hasilnya. Jangan ke input, tapi ke output, itu yang ingin kita didik ke masyarakat,” ujar Budi Gunadi usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/7/2023).
Berkaitan dengan itu, menarik membahas apa itu mandatory spending. Berikut penjelasan lengkap terkait mandatory spending atau besaran anggaran kesehatan.
Mandatory spending merupakan pengeluaran negara yang telah diatur oleh undang-undang. Tujuannya untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai daerah.
Mandatory spending ini merupakan implementasi Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian diatur dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Di bidang kesehatan, mandatory spending berarti pengeluaran negara berupa anggaran di bidang kesehatan. Besarannya selama ini yang ditentukan yakni 5% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di luar gaji, serta 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di luar gaji.
Mandatory spending tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya minimal sebesar 2/3 dari APBN dan APBD. Anggaran itu ditujukan untuk pelayanan publik khususnya penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
Alasan Penghapusan Mandatory Spending dari Perbandingan Berbagai Negara
Budi Gunadi Sadikin menilai belanja yang dilakukan belum tentu berdampak efektif terhadap kesehatan masyarakat. Budi mencontohkan mandatory spending di Amerika dan Kuba.
Rata-rata usia hidup warga negara di negara tersebut tidak setinggi di Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Padahal, ketiga negara tersebut tidak memiliki mandatory spending yang besar.
Budi pun menjelaskan fenomena penggunaan uang tersebut yang tidak jelas. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan adalah program, bukan ruang. Pendekatannya juga output bukan input.
"Bapak presiden juga sempat berbicara berapa kali, uangnya dipakai buat apa? Dan saya mengalami sebagai menteri, banyak betul uang yang dipakainya kemudian kita nggak jelas untuk apa," katanya.
Pihak yang kontra atas keputusan ini yakni Partai Demokrat dan PKS. Keduanya mengecam hilangnya mandatory spending dalam draf karena menilai seharusnya ditambah bukan dihilangkan.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
TERPOPULER
