Suara.com - Penasihat Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono mengaku tak mempermasalahkan usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Jakarta International Stadium (JIS) oleh Fraksi PDIP. Namun, ia meminta agar tujuannya tidak berkaitan dengan politik.
Menurutnya, usulan membentuk Pansus JIS adalah hak tiap anggota dewan. Karena itu, ia tak bisa melarang apabila ada anggota yang berkeinginan membentuk Pansus.
"Kalau itu (pembentukan Pansus) hak sebagai anggota, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Kalau memenuhi syarat dan nggak ada politis, monggo," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).
Meski demikian, Mujiyono belum mau menyatakan sikap setuju atau tidak atas usulan ini. Jika memang serius ingin membentuk Pansus, ia meminta PDIP mengajukannya secara resmi ke pimpinan DPRD.
"Persyaratan formal harus dapat dulu, ada usulan dari komisi E bidang olahraga atau B atau diusulkan oleh fraksi, apakah memenuhi persyaratan atau tidak, baru ngomongin setuju atau nggak," ucapnya.
Ketua Komisi A ini mengakui memang stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu masih bermasalah. Namun, perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui perlu atau tidaknya membentuk Pansus.
"Kalau JIS kan dinilai tidak standar FIFA, Kalau memang dicari dan ditemukan sesuatu kan ada solusi. Urgensinya di mana, sampaikan urgensi apakah ini ini ini, sudah layak dibentuk pansus," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Menurut Rio, pembuatan Pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk Pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai ada malpraktik dalam perencanaan pembangunan JIS lantaran tak sesuai dengan panduan.
Buro Happold mengaku tak pernah diminta mendesain JIS, melainkan hanya membuat panduan pembuatan desain. Hal ini bertentangan dengan klaim tim Anies dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selama ini.
"Ini menegaskan bahwa ada malpraktik dalam perencanaan dan pembangunan stadion JIS," katanya.
TERPOPULER
