Infografis
Teppy mengatakan, meski belum tahu isi dan substansi dari gugatan Panji Gumilang, namun Pemprov Jabar mengaku siap menghadapinya. Ia menyebut pihaknya sudah berupaya menyelesaikan masalah di Al-Zaytun khususnya agar situasi tetap kondusif.
Di sisi lain, kuasa Hukum Panji Gumilang, Hendra Efendi memastikan gugatan terhadap Ridwan Kamil tengah diproses. Menurut pihak kliennya, Gubernur Jabar itu telah melawan hukum. Tepatnya saat menangani polemik di Al Zaytun.
Disebutnya, apa yang dilakukan Ridwan Kamil terlalu tergesa-gesa Salah satunya, ujar Hendra, terkait kinerja tim investigasi. Di mana mereka hanya diberi waktu selama 7 hari sebelum akhirnya tugas tersebut diambil alih pemerintah pusat.
Terlebih, menurut Hendra, sebagai seorang pemimpin, seharusnya Ridwan Kamil datang dan melihat langsung situasi di Al Zaytun. Bukan malah mengirimkan perwakilan untuk melakukan investigasi. Apalagi, menyebut demi kepentingan rakyat.
Mahfud MD Digugat Rp5 Triliun
Panji juga kerap menggugat Mahfud MD, di mana Menko Polhukam itu diminta membayar sebesar Rp5 triliun. Adapun alasannya, karena sang menteri dianggap telah melakukan perbuatan yang melawan hukum melalui sejumlah pernyataannya.
Diketahui bahwa Mahfud mengungkap Panji diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menanggapi gugatan tersebut, ia pun tampak santai. Ia tidak akan mengurusi hal itu karena nantinya, fokus publik terhadap perkara ini bisa teralihkan.
Tak lama, pihak kuasa hukum Panji mengatakan bahwa gugatan terhadap Mahfud MD dicabut. Alasannya, karena kliennya menilai Menko Polhukam adalah sosok yang baik. Meski begitu, Mahfud menghargai pemakaian hak hukum Panji.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Baca Juga: Panji Gumilang Diperiksa Bareskrim Kasus Dugaan Penistaan Agama Kamis Besok
