Parpol di Koalisi Perubahan Disindir Waketum NasDem karena Tidak Dampingi Anies Saat Safari ke Daerah

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 01 Agustus 2023 | 14:12 WIB
Parpol di Koalisi Perubahan Disindir Waketum NasDem karena Tidak Dampingi Anies Saat Safari ke Daerah
Bakal calon presiden Anies Baswedan saat dimintai foto sama anak-anak di Kampus ISI Surakarta. [Suara.com/Ari Welianto]

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali menyinggung partai-partai politik yang berada dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) belum solid atau terkonsolidasi dengan baik.

Pernyataan itu menyusul pengamatannya melihat bakal capres dari KPP Anies Baswedan ketika melakukan safari politik ke sejumlah daerah yang justru tidak ada penyambutan, seperti dilakukan NasDem.

"Yang kita mau, Anies dalam setiap perjalanannya didampingi tim koalisi dan diterima di daerah oleh tiga kader partai politik," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).

Menurutnya, ketika Anies kunjungan ke daerah hanya NasDem yang melakukan penyambutan, hal itu tidak bisa dimaknai sebagai penyambutan koalisi.

"Misalnya, ketika NasDem membawa Anies ke daerah, sampai di daerah disambut sama NasDem, itu bukan tim koalisi namanya. Itu tim partai," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap Anies maju satu langkah dalam memimpin Koalisi Perubahan ini.

"Anies harus segera membentuk tim pemenangan dan memulai sosialisasi ke masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Ali meminta Anies tidak memilih bacawapres yang hanya karena memiliki partai politik.

"Kalau kita baca piagam deklarasi Koalisi Perubahan di dalam poin tiga itu sangat jelas bahwa Mas Anies diberikan mandat untuk mencari dan memilih Cawapresnya," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/8/2023).

baca juga

Adapun kriteria yang dimaksud yakni ada tiga poin seperti bisa membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi dan bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan berjalan efektif.

Ali menyampaikan, figur bacawapres yang dipilih harus bisa membantu pemenangan Anies.

Menurutnya, figur bacawapres ini harus bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah mana dukungan terhadap Anies yang tidak maksimal.

Kemudian menjadikan koalisi stabil, tentu tidak boleh standar ganda dan lebih berpihak kepada salah satu partai.

"Ketika Anies sudah memilih Si Fulan untuk menjadi Cawapres, maka, Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah," tuturya.

Ia mengatakan, alasan tersebut bukan hanya serta merta untuk mendorong Anies maju di Pilpres 2024 saja. Untuk itu, ia tak menyarankan Anies memilih figur cawapres yang hanya punya partai politik.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Waketum NasDem  Kasih Rambu ke Anies: Jangan Pilih Figur Cawapres Pertimbangannya Hanya Karena Punya Parpol!

Waketum NasDem Kasih Rambu ke Anies: Jangan Pilih Figur Cawapres Pertimbangannya Hanya Karena Punya Parpol!

News | Selasa, 01 Agustus 2023 | 13:55 WIB

JK Samakan Nasib Anies Dengan Donald Trump Saat Pilpres, Pengamat: Hasil Survei Kerap Meleset

JK Samakan Nasib Anies Dengan Donald Trump Saat Pilpres, Pengamat: Hasil Survei Kerap Meleset

News | Selasa, 01 Agustus 2023 | 11:24 WIB

Anies Klaim Gubernur DKI Jakarta Paling Mirip Jokowi, PPP: Banyak Persoalan Hanya Retorika Tak Dituntaskan

Anies Klaim Gubernur DKI Jakarta Paling Mirip Jokowi, PPP: Banyak Persoalan Hanya Retorika Tak Dituntaskan

News | Senin, 31 Juli 2023 | 21:06 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×