Suara.com - Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh divonis bebas atas perkara dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Selasa (1/8/2023).
Aldres Jonathan Napitupulu, kuasa hukum Gazalba menyebut kliennya akan bebas dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan, pasca putusan itu.
"Secara aturan seperti itu (dibebaskan). Kami pun masih menunggunya," kata Aldres dihubungi wartawan Selasa (1/8/2023).
Disebutkan Aldres, dibebaskan Gazalba termuat dalam amar putusan yang dibacakan Hakim.
"Iya ada amar seperti itu (dibebaskan dari tahanan)," ujarnya.
Hakim membebaskan semua tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintakan Gazalba dijatuhi hukuman penjara 11 tahun.
Majelis Hakim berpendapat alat bukti tidak yang digunakan untuk menjerat Gazalba, tidak kuat.
KPK Ajukan Banding ke MA
Menanggapi putusan itu, KPK menyebut segera mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, meyakini alat bukti yang mereka miliki sudah terpenuhi.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Kepala Basarnas Tak Bisa Diadili di Pengadilan Umum
"Kami sangat yakin dengan alat bukti yang KPK miliki, sehingga kami akan segera lakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," kata Ali lewat keterangan, Selasa (1/8/2023).
Kemudian KPK tetap menjalankan proses penyidikan tindak pidana uang atau TPPU yang menjerat Gazalba.
"KPK juga segera lanjutkan proses penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU atas nama tersangka GS (Gazalba) dimaksud hingga membawanya pada proses persidangan," kata Ali.
KPK memastikan, proses penyidikan perkara yang menjerat Gazalba, murni penegakan hukum.
"Penanganan perkara ini pada hakikatnya tidak semata penegakan hukum tindak pidana korupsi saja," kata Ali.
"Namun juga sebagai upaya menjaga marwah institusi peradilan agar tidak terjadi praktik lancung korupsi, salah satunya melalui modus jual-beli perkara," sambungnya.
