Rentetan Drama Lukas Enembe Selama Ditahan KPK, Kini Dinilai Jorok sampai Tahanan Ngeluh

Suara.com - Ulah Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan-akan tak ada habisnya.

Kini muncul keluhan dari para tahanan KPK lainnya mengenai kelakuan jorok Enembe di dalam ruang tahanan.

Keluhan tahanan KPK itu diungkapolej pengacara Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona pada Senin (7/8/2023).

Menurut Petrus, ia menerima surat dari 20 tahanan KPK yang yang menyebut Lukas Enembe sering buang air kecil di celana dan tempat tidur.

Tak hanya itu, menurut para tahanan, mantan kader Partai Demokrat itu juga sering meludah di lantai, tak pernah membershkan kotorannya setelah buang air besar dan buang air kecil di kursi ruangan bersama tahanan lainnya.

Ternyata ini bukan pertama kalinya Lukas Enembe membikin ulah di dalam Rutan KPK. Apa saja ulahnya? Simak ulasan berikut ini.

Keluhkan menu makanan rutan KPK

Sebelumnya, Lukas Enembe sempat mengeluhkan menu makanan yang disajikan di dalam rutan KPK. Hal itu diungkap oleh pengacara Lukas, Petrus Bala Pattyona pada Senin (17/7/2023) lalu.

Menurut Petrus, kliennya tidak cocok dengan menu makanan di rutan KPK sehingga dirinya tidak selera. Alhasil, menurut Petrus, Lukas Enembe sempat tak mau makan di dalam rutan KPK.

Keluhan kasur rutan KPK

Pada Februari 2023 lalu, Lukas Enembe juga pernah mengeluhkan Kasur yang ada di dalam rumah tahanan KPK.

Hal itu diungkap oleh salah satu kuasa hukuk Lukas, Stefanus Roy Rening yang menyatakan, kliennya menganggap kasur yang disediakan di dalam rutan KPK terlalu tipis.

Menurut Roy, kliennya menganggap dirinya seperti tidur di atas batu ketika mencoba berbaring di atas kasur rutan KPK itu.

"Di penjara juga Pak Lukas juga tidur di batu dengan beralaskan kasur yang tipis, dan itu yang disampaikannya ke tim hukum," ujar Roy Rening di Jayapura, pada Rabu (1/2/2023).

Menanggapi keluhan itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, fasilitas yang diberikan kepada tahanan di dalam rutan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Pasal 4 Huruf I Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.